Disiapkan Jadi Hub Indonesia Timur Pelabuhan Depapre Butuh Dukungan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

59
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menjadi pembicara kunci dalam FGD “Review Strategi Akselerasi Pengembangan Pelabuhan Depapre dan Infrastruktur Jalan Sentani Depapre Menuju Kebangkitan Ekonomi Masyarakat” yang berlangsung secara daring, Selasa (11/1/2022).

titikomapost.com, SENTANI – Visi Indonesia sebagai poros maritim dunia sampai saat ini terus berkembang di seluruh wilayah Nusantara, hal ini dibuktikan dengan percepatan pengembangan kawasan strategis dan potensi kemaritiman bahkan pengembangan wilayah 3TP (terpencil, tertinggal, terluar dan perbatasan) melalui Program Strategis Nasional seperti Tol Laut dan pengembangan pelabuhan yang terus meningkat dan berkembang di Indonesia khususnya di Indonesia timur Papua. Itu terwujud dengan beroperasinya salah satu Pelabuhan di utara Provinsi Papua, yaitu pelabuhan Depapre yang akan menjadi Pelabuhan Hub Internasional untuk kawasan Indonesia timur dalam menghadapi perdagangan dunia khususnya di kawasan Pasifik dan Asia.

Namun, dengan beroperasinya Pelabuhan Depapre tentu harus ditunjang dengan dukungan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadahi, dimana saat ini masih belum ada perbaikan bahkan pengembangan.

Melalui Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama Analisis Papua Strategis menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Review Percepatan Pengembangan Pelabuhan Depapre dan Infrastruktur Jalan Sentani – Depapre, Menuju Kebangkitan Ekonomi Masyarakat” sebagai sarana review letak permasalahan terhambatnya proses penyelesaian pembangunan ruas jalan Sentani – Depapre yang telah memasuki 18 tahun semenjak perencanaan pembangunan pelabuhan dipersiapkan.

Selain itu, tujuan FGD ini tentunya menjadi sarana indetifikasi, klarifikasi dan realisasi terhadap hambatan penyelesaian masalah pembangunan ruas jalan yang belum terselesaikan sehingga dapat segera mendorong agar pembangunan ruas jalan dapat segera dikerjakan dan dituntaskan pada tahun 2022 ini.

Hadir sebagai narasumber Menteri Perhubungan, Bupati Jayapura, Ketua Tim Dukungan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat Setwapres, Direktur Jenderal Bina Marga dan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Direktur Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Papua, Asisten II Provinsi Papua bersama SKPD/OPD Teknis Provinsi dan juga undangan peserta Kementerian Lembaga lainnya seperti Bappenas dan KPK.

Baca Juga  Deviasikan Dua Kapal DLU Evakuasi Ribuan Peserta IFG Marathon Labuan Bajo

Hadir sebagai pemateri pembukaan Bupati Jayapura Mathius Awaitouw,  menjelaskan materi sejarah singkat infographic pelabuhan Depapre saat pertama kali beroperasi pada tahun 1944 oleh tentara sekutu saat perang dunia II untuk menaklukan tentara Jepang di Filipina berlanjut sampai tahun 2021 dengan melayani perdana Tol Laut lintas Papua KM. Logistik Nusantara 2 yang kemudian berlanjut pada awal tahun baru 2022 dengan melayani 2 kapal perintis yaitu KM. Sabuk Nusantara 81 dan KM. Sabuk Nusantara 29.

Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan pengembangan sumberdaya ekonomi strategis, skenario jalur logistik pelabuhan hub internasional, kordinasi 5 tahun terakhir yang terus berjalan sampai pada perkembangan ruas jalan kemiri – depapre yang masih dalam kondisi belum dibangun dan kordinasi yang terus dilakukan pemerintah kabupaten serta identifikasi permasalahan, sehingga diharapkan dengan FGD ini dapat menjadi jalan untuk pengerjaan pembangunan ruas jalan kemiri – depapre pada tahun 2022.

Seiring dengan berjalannya pembangunan pelabuhan, saat ini Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan Pelabuhan Depapre di Kabupaten Jayapura Papua, sebagai hub wilayah Indonesia bagian timur. Sehingga sejumlah persiapan harus dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja kegiatan kepelabuhanan di pelabuhan yang melayani kegiatan peti kemas dan kapal penumpang perintis tersebut.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat pembicara kunci dalam FGD “Review Strategi Akselerasi Pengembangan Pelabuhan Depapre dan Infrastruktur Jalan Sentani Depapre Menuju Kebangkitan Ekonomi Masyarakat” yang berlangsung secara daring.

“Harapan kami seluruh pemangku kepentingan baik dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan unsur terkait lainnya, bersama-sama berperan aktif dan berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kinerja Pelabuhan Depapre,” kata Menhub yang berlangsung secara daring, Selasa (11/1/2022).

Baca Juga  Kementerian BUMN: Dividen BUMN 2024 Capai 85,5 T, Tahun Depan Yakin Tembus 90 T

Sejak awal tahun 2021, pelabuhan ini telah melayani rute baru tol laut yang menghubungkan wilayah Papua dan Papua Barat. Menhub menjelaskan, saat ini perlu dilakukan upaya meningkatkan muatan balik dari timur ke barat.

“Papua memiliki potensi komoditi yang banyak sekali mulai dari ikan, rumput laut, kayu, dan lain sebagainya. Kalau ini diusahakan, akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Papua dan juga dapat mengoptimalkan kinerja kapal tol laut karena tidak ada muatan yang kosong,” ujar Menhub.

Menhub mengungkapkan, Kabupaten Jayapura sebagai sentra pembangunan di Papua saat ini menjadi sorotan nasional maupun dunia. Hal ini ditandai dengan dibangunnya sejumlah infrastruktur seperti: Stadion Lukas Enembe yang megah dan berstandar internasional, serta Bandara Sentani di Jayapura yang telah dikembangkan menjadi bandara internasional.

“Kedepan, Pelabuhan Depapre akan menjadi Pelabuhan Utama yang diharapkan dapat menggeliatkan ekonomi di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Analisis Papua Strategis Laus D.C Rumayom yang turut hadir dan juga sebagai moderator sangat mengapresiasi Kementerian Perhubungan dibawah kepemimpinan Bapak Budi Karya Sumadi, dimana Kemenhub mulai membangun Pelabuhan Depapre baik pada sisi darat maupun laut pada semenjak tahun 2015 s.d 2020, dengan total investasi sekitar Rp. 175 Milyar menggunakan APBN. Pembebasan lahan telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2007 s.d 2013 dengan luas lahan 24,83 hektare dari total 74 hektar lahan yang dibutuhkan. Pekerjaan reklamasi juga telah dikerjakan dengan luasan sekitar 15,67 hektare. Diharapkan dengan pembangunan pelabuhan yang terus berjalan maka harus diikuti juga dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan oleh Kementerian PUPR dan Dinas PUPR Provinsi Papua mengingat status jalan yang adalah jalan provinsi dan pelabuhan Depapre masuk dalam RPJMN bahkan masuk Program Strategis Nasional Pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo.

Baca Juga  Siaga Kedaruratan KN Chundamani P 116 Stand by di Perairan Labuan Bajo

Menyambut hal itu, penyampaian Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktur Sistem dan Strategi Penyelengaraan Jalan dan Jembatan/DSSPJJ oleh Avi dan Kepala Pusat Wilayah III BPIW Mangas Rudy Siahaan menegaskan pembangunan jalan Depapre – Kemiri/Sentani akan dikerjakan dan dapat direalisasikan segera pada tahun 2022 ini.

Selaras dengan itu juga, disampaikan juga Kasi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan KSOP Kelas II Jayapura Willem Thobias Fofid, yang turut hadir fisik saat FGD menyebut, sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan  Nasional, pelabuhan Depapre ini akan terus dikembangkan, antara lain dengan akan dibangun dermaga multipurpose seluas 150x25m, lapangan multipurpose III seluas 9900m², jalan kompleks 12m, drainase dan gorong-gorong, pos pemadam kebakaran 12x12m, reklamasi dan revetment area curah cair dan Ro-ro, pos keamanan III, gerbang, pagar pengaman, dermaga curah kering, gudang dan kantor operasional serta fasilitas penunjang lainnya.

“Pelabuhan Depapre memiliki letak yang strategis, yaitu berada di Teluk Tanah merah yang menghadap langsung ke Samudera Pasifik yang dapat menjadi gerbang perdagangan internasional, terutama di wilayah Asia Pasifik,” jelas Willem

Turut hadir dalam FGD tersebut, Akademisi yang juga sebagai penanggap ahli Profesor Bambang Shergi Laksmono Guru Besar Universitas Indonesia, Tenaga Ahli Madya Kedeputian V Kantor Staf Presiden Teofransus Litaay, Plh. Direktur Regional III Bappenas Ika Retna Wulandary, Herlina Monim Ketua Komisi IV DPR Papua, Buyung Lalana Staf Khusus Menteri Perhubungan serta Tim Teknis Penyusun Rencana Induk Pengembangan Pelabuhan KSOP Kelas II Jayapura Semuel Yabez Yermia dan Jan Imbiri. (RG/WIL)

Titikomapost.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE