Galangan Sehat Topang Dunia Pelayaran, Bambang Haryo: Jadikan Indonesia Poros Maritim Beneran Bukan Abal-abal

524
Salah satu fasilitas docking di galangan kapal PT Adiluhung Saranasegara Indonesia.

titikomapost.com, MOJOKERTO -Masyarakat transportasi sangat merasakan rendahkanya kebijakan Pemerintah terhadap dunia maritim khususnya pada industri galangan sehingga sangat dirasakan oleh dunia pelayaran tatkala melakukan perbaikan yang diharuskan oleh aturan setiap satu tahun sekali.

Meski ada insentif bea masuk komponen kapal yang diberikan kepada industri galangan, namun dinilai belum signifikan. Pasalnya, kebijakan itu belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha transportasi laut yang menjadi konsumen galangan kapal. Perawatan kapal dalam melakukan perbaikan masih terhitung berat karena besarnya ongkos reparasi. Itu akibat kurangnya dukungan pemerintah pada dunia galangan yang menyeluruh.

“Pemerintah harus perbanyak insentif-insentif yang diberikan kepada galangan baik berupa insentif listrik, insentif potongan bunga perbankan, insentif sewa lahan dari kepelabuhanan yang sekarang dirasakan memberatkan agar dimasa pandemi ini agar tetap bisa bertahan,” tutur Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono, Rabu (10/2/2021).

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono (kanan) dalam sebuah acara FGD yang digelar PT ASSI, Rabu (10/2/2021) di Trawas Mojokerto.

Menurut Bambang, industri galangan itu penopang daripada industri pelayaran yang melancarkan logistik dan publik bahkan super masal antar pulau ke seluruh Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini bisa tersambung karena dunia perlayaran, dan NKRI ini tersambung oleh pelayaran juga karena ada dunia galangan.

Baca Juga  Sambut Ratusan Turis Pelindo Perkenalkan Budaya Nusantara

“Jadi galangan tidak boleh mati maka dari itu tugas daripada pemerintah, tidak hanya memberikan kebijakan melulu pada Mall, Hotel yang tidak langsung berhubungan dengan pemersatu NKRI,” ujarnya.

Bambang mengingatkan, karena pelayaran fungsinya juga sebagai infrastruktur yang ditopang oleh galangan sehingga adanya insentif itu juga sangat diperlukan oleh galangan tidak hanya diberikan pada mall dan hotel, namun sangat dibutuhkan galangan seperti insentif listrik, insentif potongan bunga perbankan, insentif sewa lahan dari kepelabuhanan yang sekarang dirasakan memberatkan agar dimasa pandemi ini agar tetap bisa bertahan.

“Kalau galangan tidak bias bertahan dimana industri ini padat karya, padat modal, dan padat teknologi ini akan hancur. Ini namanya industri strategis maritim yang mana pemerintah pak Jokowi sangat mendorong dunia maritim maju sehingga kementrian yang terkait harus bisa memberi relaksasi-relaksasi ataupun insentif-insentif untuk dunia maritim ini termasuk juga kesulitan-kesulitan mereka terhadap alur akses ke galangan,” tegas Bambang

Bambang menyebut, kalau maritim ini ingin berkembang lebih baik harusnya apa yang menjadi kesulitan industri  yang berkecimpung di dalanya harus diperhatikan. Ingat ya, lanjut Bambang, pororos maritim itu tidak hanya di domestik kita tapi poros maritim juga Internasional. Indonesia itu dilewati oleh 90 persen kapal dunia.

Baca Juga  Sosialisasi Pelindo Bersih Perkuat Komitmen Anti-Korupsi

“Asia ke Amerika, Asia ke Eropa semua lewat Indonesia karena lebih dekat. Jadi itu tolong diingat, Jadilah Indonesia sebagai poros maritim beneran bukan posros maritim yang abal-abal. Singapura bisa memanfaatkan itu kenapa Indonesia tidak bisa  sedang Indonesia lebih luas, lebih panjang garis pantainya. Kita itu paling tepat menjadi poros maritime dunia,” seru Bambang.

Memang, saat ini sudah ada insentif yang diberikan oleh pemerintah seperti PPN biaya masuk, dan bila dibandingkan dengan di Malaysia industri maritim  atau dunia maritim itu bunga banknya 1/3 dari bunga komersial.

“Tolong hal ini kedepannya diperhatikan oleh pemerintah agar maritim harus hidup berkembang di Indonesia karena kita Negara kepulauan atau maritim terbesar di dunia,” harap Bambang .

Sementara itu, Kasubdit industri Maritim Imatap Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Agustinus Riyanto Heru Nugroho mengaku, dari pihak pemerintah sudah melakukan pemberian insentif dengan keluarnya Permenperin nomor 19 tahun 2020 untuk pembebasan bea masuk untuk bahan pembuatan kapal  yang ditujukan untuk mendukung industri galangan kapal.

Baca Juga  Dukung Seratus Hari Quick Win Kemenhub KSOP Tanjung Pakis Gelar Gerai Pas Kecil Kapal di Pacitan

“Memang kementerian perindustrian khususnya berupaya untuk mendorong dan mengembangkan atau memberikan fasilitas-fasilitas lain dalam bentuk kebijakan-kebijakan kepada dunia galangan,” katanya.

Heru juga menambahkan, saat ini juga sedang kita godok adalah RPP industri maritim termasuk yang berkaitan dengan kapalseries itu adalah rencana dan program kita untuk membantu dan memberi keringanan untuk galangan kapal.

“Tentunya terkait dengan pembiayaan ini  kita akan upayakan karena kita sudah melakukan dengan Bank Bank untuk membantu bagaimana pembiayaan ini bisa disekesaikan dengan suku bunga yang mudah,” terangnya. (RG/red)

 

 

Titikomapost.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE