PADANG – Keberadaan kapal patroli yang handal sesuai medan yang diarungi sangatlah dibutuhkan manakala tugas dan fungsi untuk mengawal pengawasan dan meningkatkan kinerja anggota KBPP KSOP Kelas II Teluk Bayur dituntut bisa profesional dan tangguh. Hal itu terkuak dalam kunjungan kerja Staf Ahli Menteri Perhubungan bidang hukum dan reformasi birokrasi, Dr. Umar Aris SH,MM,MH di pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatra Barat, Sabtu (12/9/2020).
Kondisi perairan yang menjadi tantangan jajaran KSOP Teluk Bayur langsung berhadapan dengan Samudera Hindia, itu artinya sangat membutuhkan sarana yang memadai. Skenarionya adalah, gambarkan medan itu tanggung jawab kita meski menghadapi geografis dengan besarnya ombak yang ada mendahulukan tanggung jawab meski dengan keterbatasan itu harus.
“Sementara potensi kapal yang ada tidak edial, minta aja yang gede tapi dengan risetnya yang rasional,” tutur Umar.
Bahkan, meningkatannya kapal asing yang masuk ke teluk bayur perlu adanya pengawasan kapal patroli kelas 2 untuk meningkatkan kinerja petugas lapangan. KSOP juga harus bisa menunjang pariwisata sesuai tupoksinya sebab mayoritas kapal pembawa turis yang hendak ke Mentawai melalui pelabuhan Teluk Bayur.
“Kami mengharapkan Sea and Cost Guard ini dapat berjalan untuk berbuat melakukan penanganan,” pesan Umar.
Sementara itu, Kepala KSOP Kelas II Teluk Bayur yang diwakili Kasi KBPP (Keselamaran Berlayar Penjagaan dan Patroli), Capt. H Renaldo Sjukri, MM. M.Mar mengatakan, pihaknya sangat membutuhkan dukungan armada kapal patroli kelas II mengingat cover area yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Pasalnya, jarak jangkau hingga lebih100 Mil Laut harus dilakukan guna menjangkua daerah terjauh yang notabene menjadi daerah tujuan wisata.
“Saat ini kapal patroli yang paling tinggi baru maksimal kelas 3 yang notabene kurang mampu menjangkau hingga daerah Sikakap Mentawai yang menjadi wilayah terjauh dari KSOP Teluk Bayur dengan jarak tempuh sekitar 125 mil laut,” terangnya.
Sikakap, adalah sisi lain dari Kepulauan Mentawai yang sudah kadung terkenal sebagai wilayah surfing taraf internasional. Sehingga kehadiran kita untuk menjaga keselamatan sisi laut sangat dibutuhkan, untuk itu butuh kapal patroli yang memadai.
“Baru bisa tembus kalau dengan menggunakan minimal kapal kelas 2,” tandas Renaldo.
Apalagi, lanjut Renaldo, daerah terjauh itu merupakan rawan bencana yang perlu mendapat perhatian bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan kesigapan aparat terkait untuk meresponnya.
“Sebagai sarana mitigasi bencana wilayah Mentawai dan sekitarnya,” imbuhnya.
Sedang dalam kunjungan staf Kemenhub tersebut, hadir juga menampingi pihak KSOP Kelas II Teluk Bayur, Asril GM ASDP Padang, Denny Kepala BPTD Sumatra Barat, Dian Fahrin Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, dan stakeholder lingkungan pelabuhan Teluk Bayur. (RG/ Suk)
