SURABAYA – Bersama dengan 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan lainnya, Distrik Navigasi Kelas I Surabaya berkasil meraih penghargaan Zona Integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta kemarin.
Meski Distrik Navigasi KeIas I Surabaya merupakan satu-satunya Distrik Navigasi cli lingkungan Ditjen Perhubungan Laut yang berhasil meraih predikat Zona Integritas kategori Wilayah Bebas dari Korupsi (WEK), hal itu diklaim bukan sebagai capaian akhir. Namun instansi yang menguasai kenavigasian di laut itu akan tetap meningkatkan pelayanan dengan meminimalisir tatap muka sebagai upaya menekan korupsi.
“Disnav Surabaya akan tetap berupaya melalui program program inovative berbasis elektonik untuk menghilangkan unsur unsur koruptif dan selalu berusaha untuk melayani para customers dengan hati,” kata Kepala Distrik Navigasi (Disnav) Kelas I Surabaya Gunung Hutapea, Rabu (11/12/2019).
Menurutnya, upaya membersihkan korupsi ditubuh Disnav Surabaya merupakan wujud kesungguhan insan Ditjen Hubla yang ada di daerah mendukung Kementerian Perhubungan bekerja secara profesional sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sedang, penghargaan itu diberikan bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh pada tanggal 9 Desember kemarin. Hal ini juga dapat dijadikan semangat bagi pribadi maupun seluruh UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut agar selalu melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Karena aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dimulai dari hal terkecil dalam berprilaku di lingkungan kerja,” terangnya.
Sementara itu, di Kementerian Perhubungan, Budi Karya Sumadi dinilai sukses membangun zona integritas secara masif di lingkungannya. Hal ini membuat zona integritas tersebut mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Budi mengatakan ia akan menggunakan penghargaan ini sebagai suatu cara untuk mengelola, meningkatkan kemampuan dan integritas dari pegawai Kementerian Perhubungan. Ia mengaku juga akan meniru kementerian/lembaga lain yang sudah melakukan upaya yang lebih bagus.
“Saya akan melakukan koordinasi, tidak hanya terbatas dengan MenPAN tapi juga kementerian atau lembaga yang lain. Saya juga akan ‘nyontek’ mana (kementerian/Lembaga) yang bagus, karena suatu tempat yang berintegritas itu menjadi tempat pelayanan yang sangat baik melayani masyarakat. Saya apresiasi apa yang dilakukan oleh KemenPAN RB, semoga ini menjadi suatu kemanfaatan yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia,” kata Budi.
Ke depannya, Budi Karya ingin menyasar ke unit-unit kerja lainnya yang memiliki skala pelayanan publik yang besar. Menhub menyebut hal yang dicapai ini akan terus dievaluasi, bahkan akan dibuat suatu tim yang mengevaluasi secara khusus.
“Reward and punishment akan kita lakukan. Tentu yang kita tuju pertama kali adalah unit-unit layanan yang besar. Karena dengan melakukan perbaikan di tempat yang besar atau sulit, akan membuat yang lain perhatian dan melakukan perubahan,” tandasnya. (RG)
