SURABAYA – Dibalik suksesnya pelaksanaan angkutan penyeberangan Lebaran Idul Fitri di tahun 2019 mampu mengantongi ‘ Zero Acident ‘ yang di klaim Ditjen Perhubungan Darat nampaknya masih menyisahkan persoalan yang harus mendapat perhatian dari Pemerintah. Pasalnya, keberhasilan itu dilakukan GAPASDAP secara total meski dalam keterbatasan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi mengakui, angkutan penyeberangan tahun 2019 lebih baik dari tahun sebelumnya dengan menyabet ‘ Zero Acident’, tapi persoalan antrian panjang masih terjadi makanya harus ditingkatkan. Sebagai regulator kita mencoba membuat budaya bahwa regulasi itu tidak Top-Down tapi diharap bisa Bottom-Up, sehingga pembuatan regulasi itu tetap perlu menerima masukan dari pihak operator kapal.
“Jadi kita membuka komunikasi yang baik sehingga saat regulasi kita buat sudah comply semuanya dengan harapan semua,” jelasnya disela hadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) GAPASDAP yang diselenggarakan dua hari (rabu-Kamis) dari tanggal 3-4 Juli 2019 di Surabaya.
Mengenai trending isu yang disampaikan pihak GAPASDAP, Budi menjelaskan, pertama menyangkut masalah tarif itu akan dilakukan kajian dulu, dan untuk pengawasan kendaraan truk atau pribadi yang hendak masuk kapal, selain menyangkut dimensinya dan juga jenis barang yang dibawa saat ini sedang menyelesaikan persoalan oner load-over dimensi.
“Kalau dalam penyeberangan ini diterapkan masalah itu sesuai dengan regulasi yang ada, saya kira 20-30 persen persoalan kelebihan muatan dan dimensi barang kita prioritaskan sebagaimana arahan menhub mungkin bisa dibantu dengan pengawasan yang baik,” terang Budi.
Demikian juga dengan pertumbuhan infrastruktur jalan akan merangsang supply sehingga demand akan mengikuti, untuk itu penambahan infrastruktur dermaga di beberapa tempat perlu dilakukan.
“Saya minta GAPASDAP bersama lakukan kajian dimana yang sudah ada demandnya mungkin dilakukan pembangunan dermaga baru,” kata Budi.
Sementara itu, Ketua DPP Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (GAPASDAP), Khoiri Soetomo mengatakan, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun ini kita masih tetap mengangkat isu yang belum tuntas hingga saat ini. Untuk itu, Rakernas menargetkan adanya kepedulian Pemerintah bisa mengantisipasi terhadap perkembangan angkutan penyeberangan kedepan demi menjaga kelangsungan penyediaan angkutan penyeberangan.
“Pertama kita mengusulkan penambahan dermaga, kedua masalah keselamatan pelayaran dari PM 27 mengenai Over Load Over Dimensi supaya bisa dikendalikan karena terkait erat dengan keselamatan pelayaran serta masalah IMDG Code agar ada penanganan muatan barang berbahaya diatur benar serta masalah pentarifan,” urainya
Menurut khoiri, kalau di transportasi lain kenaikan tarif itu bisa mencapai 300 persen dan ada batas bawah- batas atas. Sedang di angkutan penyeberangan itu tidak terjadi, bahkan angkutan lebaran kita tidak bisa menikmati kenaikan.
“Sudah dua tahun ini tarif tidak pernah naik. Kami minta disesuaikan demi menjaga kelangsungan hidup dan keselamatan. Jer Basuki Mawa Beya (Semua keberhasilan membutuhkan pengorbanan.red),” tandas Khoiri.
Khoiri juga menambahkan, kalau tidak ada tarif yang memadahi tentu operator akan kesulitan untuk mengadakan perawatan dan juga agar menjaga demand and supply atau penawaran dan permintaan.
“Tolong moratorium betul-betul tetap di jalankan karena kita sudah kelebihan kapal,” imbuhnya
Disinggung terkait e-ticketing yang digeber pemerintah, Khoiri menegaskan, GAPASDAP tetap meidukung semua program pemerintah dan kami juga meminta PT ASDP bekerjasama untuk mensukseskannya. Dia melihat, dengan e-ticketing akan mempercepat pelayanan, mempermudah mendapatkan tiket derta kebih efektif dan efisien.
“Tentu kami sangat mendukung kalau kami semua diajak kerjasama karena dapat menekan kebocoran,” selanya.
Senada, Ketua DPC GAPASDAP Lembar, Denny F. Anggoro menambahkan, di pelabuhan Kembar khususnya, persoalan yang dihadapi angkutan penyeberangan belum ada perubahan sejauh ini seperti, lintasan kelebihan armada, fasilitas sandar atau Dermaga kurang.
“Serta perlukan regulasi yang mengatur hal penambahan armada pada long distance ferry pelayaran Surabaya – Lembar mengingat tingginya permintaan,” harapnya.
Sehingga, lanjut Denny, guna menyiasati kondisi seperti itu dengan semakin melancarkan layanan agar dapat merangsang pasar untuk tumbuh atau bahkan balik kembali menggunakan moda transportasi ferry.
“Memanfaatkan moment mahalnya tiket pesawat yang tidak kunjung turun,” pungkas Denny. (RG)
