TANAH BUMBU – Guna menunjang suksesnya pelaksanaan Angkuta Lebaran tahun 2019 sudah pasti seluruh daerah penyelenggara yang menjadi pantauan dari pemerintah akan disupport dengan adanya posko yang dibuat guna memantau jalannya angkutan massal tersebut tak terkecuali di jalur laut yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.
Kepala kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kotabaru-Batulicin, Capt. M. Hermawan, S.SIT, MM, MMar mengatakan, walaupun bukan menjadi daerah pelabuhan pantau tapi pihaknya mencoba membiasakan diri karena bila nanti fasilitas pelabuhan yang ada di wilayah kerjanya seperti Matasiri, Marabatuan dan Sebuku jadi itu nantinya akan menjadi pelabuhan pantau karena ada kegiatan Tol Laut.
“Makanya kita biasakan sejak dini meski selama ini belum pernah dilakukan seperti pembuatan posko angkutan Lebaran dan gelar pasukan, saat ini kita awali sebagai upaya sukseskan Angleb 2019),” ujarnya, Kamis (13/6/2019).
Meski begitu, lanjut Hermawan, aktifitas penyeberangan yang ada di Batulicin cukup baginya untuk berupaya sedini mungkin memastikan terjaminnya kekangsungan keselamatan pelayaran sehingga dipandang perlu merangkul semua unsur maritim yang ada dalam menghadapi arus kegiatan angkutan laut khususnya pada libur Idul Fitri 1440 H tahun 2019 dengan menyesuaikan program posko angkutan lebaran (Angleb) dari tanggal 21 Mei sampai 21 Juni 2019 nanti.
“Kami menyesuaikan dengan program posko angkutan lebaran yang dicanangkan Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut. Ini awal membiasakan giat tahunan secara Nasional,” ungkap Hermawan.
Hermawan menambahkan, kegiatan di Kotabaru-Batulin dengan jadwal pelayaran dari tiga perusahaan baik Pelni, ASDP maupun PT DLU secara rutin itu menjadi dasar pembentukan posko angkutan lebaran tersebut.
“Dari realisasi naik turunnya penumpang khususnya di pelabuhan Batulicin itu ada peningkatan bila dibandingkan tahun 2018 lalu prosentasinya, seperti Pelni +118 persen (penumpang naik) dan penumpang turun +545, ASDP (+38 dan +30) serta DLU (+32 dan +79),” terangnya.
Bahkkan, mantan kepala KSOP Kelas III Lemabar itu mengaku, diisamping memantau bersama kegiatan arus penumpang kapal, kami juga menjadikan momentum ini mempererat komunikasi dengan instansi terkait sebagai upaya menciptakan pintu koordinasi agar jalan sehingga terbagun pola pikir bahwa berbicara keselamatan pelayaran itu tanggung jawab bersama, bukan hanya milik dan tugas KSOP semata.
“Kami juga ingin menyamakan irama dalam membicarakan tentang keselamatan pelayaran dengan semua unsur,” jelasnya.
Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perhubungan Laut yang sedang dalam pengembangan, Hernawan merasa masih banyak yang harus dilakukan menata disemua lini. Apalagi dengan cakupan wilayah yang cukup luas tentu membutuhkan pantauan yang lebih lagi, sehingga dengan membangun komunikasi yang baik dengan semua unsur maka akan banyak membantu nantinya.
“Kalau tidak kita mulai dari sekarang kapan lagi. Toh nantinya dalam perkembangan saya yakin kegiqtan oelabuhan daerah ini akan semakin besar,” pungkasnya. (RG/32)
