SURABAYA – Program Tol Laut yang diluncurkan pemerintah dengan tujuan untuk menekan disparitas harga dinilai masih jauh dari harapan, pasalnya fungsi sebagai setabilator pasar kurang berjalan dengan biak. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono saat melakukan sidak di salah satu kapal Tol Laut KM Logistic Nusantara II yang dioperasikan oleh PT. Pelni, Rabu (10/4/2019).
“Seharusnya fungsi Tol laut itu berjalan sebagaimana tujuannya sebagai stabilisator pasar, tentu barang komoditi yang akan dikirim harus diatur pemerintah, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tujuan tol laut itu benar-benar, lalu dijual kemana, tapi ini yang saya lihat tidak terjadi,” ujarnya kepada para awak media di Dermaga Jamrud Selatan pelabuhan Tanjung Perak, Rabu (10/4/2019).
Menurut Bambang, mestinya barang yang diangkut Tol laut itu dikontrol betul sehingga tidak dilepas dengan mekanisme pasar seperti yang terjadi dilapangan. Dia kuatir, kalau tidak ada pantauan maka barang-barang itu akan menguntungkan pihak-pihak yang tertentu bukaan rakyat. Seharusnya, barang yang dimuat Tol Laut itu merupakan permintaan pemerintah daerah yang telah disesuaikan dengan kebutuhannya. Artinya perlu ada kerjasama dengan dinas-dinas terkait di daerah.
“kalau Pemerintah tidak tahu komoditi ini dijual kemana ? Dengan harga berapa? Maka yang akan diuntungkan adalah para-para kapitalis bukan rakyat, padahal ini disubsidi uang rakyat karena APBN,” tandas politikus dari fraksi Gerindra anggota DPR RI dapil Jatim I.
Bambang, tidak menampik konsep Tol Laut itu sudah bagus namun teknisnya yang belum sempurna. Seharusnya ada kebijakan yang mengatur penetapan jenis barang yang harus diangkut tol laut dan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kepulauan yang menjadi tujuan tol laut. Tidak hanya pembagian muatan barang saja, yang mana komposisinya 60 persen barang milik badan usaha milik negara (BUMN), sementara 40 persen barang milik swasta.
“Padahal Harusnya kalau barang milik rakyat itu 100 persen dengan 11 komoditas termasuk semen sehingga bisa sebagai penetrasi harga barang di tempat tujuan tol laut,” harapnya
Disamping itu, yang menjadi persoalan juga masalah muatan balik dari daerah ke Jawa yang sampai sekarang masih belum hidup sehingga tidak menutup kemungkinan operator akan mengangkut apa saja barang diatas kapal Tol Laut agar muatan mmaksimal dengan pertimbangan sebagai penganti muatan balik yang rata-rata kosong.
“Yang harus diupayakan itu muatan baliknya juga dipastikan ada jadi kapal Tol Laut tidak sia-sia dan termanfaatkan secara maksimal,” katanya.
Untuk itu Bambang berharap,agar Menko ekuin bertanggung jawab Atas Tol Laut Ini, dan segera membenahi hal ini agar kedepan fungsi tol laut ini betul- betul dirasakan Masyarakat.
” kalau gak bisa ngurusi hal itu jangan jadi Menko Ekoin istirahat saja,” tegas Bambang.
Sehingga kata Bambang,Tol laut benar – benar berfungsi yang sebenarnya yaitu agar Disparitas harga menurun bukan malah pedagang yang diuntungkan.
”Tapi kalau Tol laut tidak ada fungsinya, lebih baik dibubarkan saja karena hanya membebani APBN,” pungkasnya.
Sementara itu, informasi yang diperoleh dilapangan dari tujuan kapal Tol Laut ini ke Maluku Utara, seperti daerah Tobelo itu bisa dikatakan tidak ada muatan baliknya. Hal itu akan menjadi persoalan.
“Selama yang saya tahu belum ada muatan balik dari sana,” terangnya. (RG)
