JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono prihatin dengan keresahan yang dirasakan masyarakat akibat tingginya tagihan listrik dan terkesan tidak dikelolah secara transparan.
“Saya mengamati harga listrik luar biasa tinggi dan tidak ada transparansinya. Oleh karena itu masyarakat menjadi resah, harga listrik 3 tahun belakangan ini kenaikannya rata-rata di atas 50 persen sampai 100 persen,” analisa Bambang dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (14/2/2019).
Menurut Bambang, persoalan itu semestinya bisa dihindarkan manakala pemerintah jeli dan bisa memanfaatkan potensi lain yang bisa menjadi sumber pembangkit listrik. Indonesia memiliki 51 persen dari keseluruhan panas bumi dunia. Air juga melimpah, ada sekitar 7560 sungai di Indonesia yang airnya bisa dijadikan pembangkit listrik. Hal itu juga pernah dilakukan oleh negara tetangga, Malaysia, sehingga harga jual listrik disana sekitar 4 sen.
BACA JUGA : Tol Laut Fungsi Stabilisator Pasar Belum Dirasakan
“Sementara di Indonesia paling murah 11 sen (kecuali subsidi). Itu pun masih diragukan. Pasalnya 11 sen pada tahun 2016, tentu berbeda dengan 2018. Dalam arti saat ini listrik bisa mencapai 20 sen,” ungkapnya.
Oleh karena itu, legislator Partai Gerindra dari Jawa Timur I itu berharap KPK melakukan pemeriksaan terhadap PLN yang saat ini tidak transparan lagi dalam pengelolaannya, apalagi dengan harga listrik pun sudah tidak masuk akal. Menurutnya, dengan potensi uranium, gas, dan kelapa sawit yang dimiliki Indonesia tapi harga listrik masih sangat mahal.
“Anggaran infrastruktur sudah dinaikan 300 persen dibanding kabinet pemerintahan terdahulu, tapi listrik tetap mahal dan sulit terjangkau oleh masyarakat. Bahkan kita masih impor listrik dari Malaysia. Keprihatinan kami ini semoga bisa ditindaklanjuti oleh yang berwenang, karena listrik sangat berguna untuk masyarakat banyak, termasuk saya sendiri,” seru Bambang.
Bambang juga mengingatkan, listrik merupakan satu modal untuk kehidupan bangsa, dan itu harus disiapkan oleh Negara demi kesejahteraan rakyat.
“Saya juga mengritisi rencana pemerintah yang akan menghilangkan listrik di bawah 4400 VA sebab itu sangat meresahkan masyarakat,” pungkasnya. (RG/don)
