SURABAYA – Kondisi penyeberangan kapal Ferry Ujung – Kamal yang kian terpuruk pasca hadirnya jembatan Suramadu yang tak kunjung mendapat perhatian serius dari pemerintah harus dihadapkan keadaan yang menyayat hati, pasalnya, keputusan lebih baik ditutup justru terlontar dari penguasa. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono bahwa kalimat penutupan yang dilontarkan Gubenur Jawa Timur Soekarwo itu tidak cukup beralasan.
“Pak Karwo (Soekarwo Gubenur,red) itu ngawur pool, apakah sudah melakukan kajian atau analisa yang benar kok ngomong seperti itu,” ujar Bambang kepada wartawan saat lakukan kunjungan di PT ASDP Ujung Surabaya, Kamis (15/11/2018).
Menurut Bambang, keberadaan penyeberangan Ujung – Kamal itu masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena tidak semua orang Madura yang mau mengunakan jembatan Suramadu untuk aktivitasnya ke Surabaya. Disamping itu, akan sangat berbahaya jika penyeberangan ini ditutup sebab kalau jembatan Suramadu mengalami masalah hingga menyebabkan sampai kondisi fatal, apakah justru tidak akan menimbulkan masalah jika tidak ada akses alternatif yang berfungsi sebagai back up.
“Ferry itu justru dengan adanya Suramadu akan berfungsi sebagai Buffer atau penyangga dari kondisi yang buruk. Kecuali ada jembatan lain bisa saja jadi pendampingnya,” jelasnya.
Bambang mengaku, dirinya sangat tidak setuju jika fery penyeberangan Ujung – Kamal itu harus ditiadakan. Meski sebenarnya akan sangat meringankan bagi pihak operator kapal di lintasan itu jika ada kebijakan demikian karena selama ini nyatanya mereka sudah mengalami kerugian yang serius selama beroperasi.
“Bayangkan, 2 miliar setiap tahun ASDP harus menanggung kerugian, belum lagi pihak swasta dalam hal ini PT Dharma Lautan Utama juga mengalami hal yang sama tapi karena mempertimbangkan peranan dan fungsinya lintasan itu tetap dipertahankan meski dalam keadaan merugi,” tandas Bambang.
Wakil Dewan masyarakat Jawa Timur itu juga mengingatkan, apakah dengan adanya penutupan itu akan memberi pengaruh yang besar terhadap disparitas harga barang kebutuhan pokok, nyatanya saja dengan harga tiket mobil yang sebesar Rp 30 Ribu itu saja harga beras hanya berpengaru tidak lebih sampai 1 Rupiah naiknya. Jadi tidak banyak pengaruh dengan adanya Suramadu
“Harga di masyarakat Madura selisih dengan di Surabaya masih terpaut 500 rupiah, itu Gubenur suruh lihat, surung hitung yang benar,” kata Bambang
Disamping itu, kapal ferry itu juga bisa digunakan sebagai kapal wisata air di kolam Tanjung Perak yang notabene sudah menjadi ikonnya Tanjung Perak sejak dulu. Bahkan operasional kapal-kapal ferry hingga saat ini tidak pernah merepoti pemerintah meski sudah menghimbau kepada pemerintah untuk memberikan subsidi operasional kepada ferry di lintasan ini dan kepelabuhannya padahal kapal ini adalah angkutan untuk masyarakat bawah.
“Hanya 6 miliar dalam satu tahun bila dibandingkan dengan LRT yang ada di Pelmbang subsidinya mencapai hampir sekitar 250 miliar setahunnya, saja pemerintah tidak bisa memberikannya,” imbuhnaya.
Apalagi, Bambang melihat jembatan Suramadu pasca dibebaskan dihadapkan dengan permasalahan biaya perawatan dan operasionalnya karena pemerintah belum menganggarkan biaya perawatannya. Dengan adanya pembebasan Suramadu itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga harus memperhatikan kondisi perbedaan harga sembako di Madura dengan di Jawa.
Sementara itu, GM PT ASDP Rudy Hanafiah membenarkan, dalam operasionalnya dua kapal penyeberangan yang dioprasikan memang selama ini setiap tahunnya mengalami kerugian, Tapi kami juga tidak ambil diam berfikir untuk mencari solusi agar lintasan ini tetap bisa dinikmati masyarakat.
“Kami ada rencana melakukan pengembangan dermaga untuk kapal-kapal long distance untuk lakukan subsidi silang guna menanggulangi kondisi kerugian selama ini,” tuturnya.
Rudy yakin, dengan hadirnya kapal-kapal long distance nantinya akan meramaikan arus bongkar muat barang ke berbagai daerah.
“Ini masih dalam pemikiran manajemen ASDP dan nantinya juga akan dikomunikasikan dengan pihak terkait,” jelasnya
Sedang, Imam Ali pengawas BPTD mengatakan, meski Ujung – Kamal sepenuhnya belum diserahkan kepada kami namun kita tetap melakukan pengawasan oprasionalnya. Dia mengaku kalau penyeberangan ini untuk angkutan roda 4 dan lebih memang agak sepi namun untuk roda 2 dan penumpang sangat ramai.
“Penumpang dan kendaraan roda dua tetap stabil apalagi jam-jam pulang kantor kondisi muatanya cukup,” terangnya.
Dalam kegiatan kunjungan Bambang Haryo kali ini di lingkungan pelabuhan Tanjung Perak, sebelumnya juga melakukan dialog dengan masyarakat pelayaran rakyat (Pelra) yang juga memerlukan penanganan serius dari pemerintah yang menghadapi kebijakan yang sangat sulit dihadapi kapal-kapal pinisi tersebut baik kebijakan masalah penggunaan bahan bakar minyak (BBM) maupun terkait dokumen kapal. (RG)
