LOMBOK – Permasalahan yang dihadapi para pengusaha operator kapal penyeberangan Ferry yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) seperti sebuah sinetron yang tak berseri dan panjang tak berujung. Pasalnya, mereka harus dihadapkan baik dengan regulasi kemudahan penambahan kapal maupun masalah infrastruktur yang ada di pelabuhan.
Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Gapasdap, Khoiri Soetomo, mengatakan, permasalahan yang di hadapi gapasdap di penyeberangan lintas Lembar – Padangbai tidak jauh berbeda dengan lintasan lain seperti Kayangan – Pototano, Ketapang – Gilimabuk dan juga Merak – Bakauheni yang memerlukan kehadiran pemerintah dalam regulasinya.
“ini jadi konsentrasi penuh dari Gapasdap mengenai tidak berimbangnya antara jumlah kapal dengan muatanya juga diperparah lagi dengan infrastruktur dermaga maupun dalamnya alur serta terminalnya,” ujarnya disela-sela acara Muscab Lembar dan Musda Gapasdap NTB di Lombok, Sabtu (3/11/2018).
Bahkan, Khoiri mengaku, telah memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder industri angkutan pebyeberangan bahwa kelancaran penyeberangan itu tidak saja hanya dicukupi oleh jumlah armada kapal saja, dimana tak jarang masyarakat salah memahami bahwa antrian kapal itu akibat kurangnya armada kapalnya dengam gampang saja melabrak aturan.
“Padahal pada PP 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan yang diturunkan menjadi PM no. 26 yang mengatur keseimbangan antara jumlah kapal dengan muatan yang akan diangkut besaranya adalah 65 persen baru ditambah kapal harusnya juga ada pengaturan jumlah kapal dengan Dermaganya,” jelasnya.
Menurut Khoiri, yang terjadi saat ini, jumlah dermagahya relatif tidak ada pertambahan yang berarti sedangkan pertumbuhan kapal yang diijinkan sangat banyak sehingga praktis lintasan Lembar-Padangbai hanya dapat beroprasi 14 hari. Hal ini sangat sulit, percuma diberikan kapal yang semakin banyak dan besar maupun cepat kalau infrastruktur pendukungnya maupun sistem operating prosedurnya tidak memadahi, ini justru akan menimbulkan masalah baru yang sangat serius yang ujung-ujungnya tidak hanya akan mengurangi kenyamanan, ketepatan jadwal dalam keadaan dermaga tak seimbang 3 di Lembar dan 2 di Padangbai bahkan praktis hanya satu yang beroperasi karena seringnya trouble salah satunya.
“Yang lebih penting ini akan mengganggu iklim usaha yang kondusif yang akan berdampak buruk pada jaminan keselamatan pelayaran transportasi penyeberangan,” imbuhnya.
Jika pengaturanya tidak seimbang yang dikorbankan ujung-ujungnya pemakai jasa karena perusahaan anggota Gapasdap ini tidak bisa melayani pemakai jasa dengan optimal sebagai fungsi pelayan moda transportasi bahkan sebagai pelayan jembatan berjalan yang telah membuktikan pengoperasian kapal non stop 24 jam berjadwal tetap
“Mereka tentu Kesulitan bila harus beroperasi hanya 14 hari bahkan ada yang hanya 12 hari dalam satu bulannya seperti Merak – Bakauheni karena biaya operasional tetap jalan meski nongkrong,” tegas Khoiri.
Senada, Ketua DPC Gapasdap Lembar, Dhanny Anggoro mengatakan, sebagai ketua terpilih saya sampaikan bahwa target terdekat membangun kekuatan dari dalam dan kita juga ingin menunjukkaan atau show up bahwa keberadaan kita itu ada serta peran kita itu vital bagi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sehingga memandang perlu mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Provinsi maupun Kabupaten bila perlu dalam waktu dekat ini.
“NTB itu secara teritorial kan wilayah kepulauan, pasti dibutuhkan yang namanya alat transportasi penyeberangan itu.
Sedang target riil, bagaimana breakwater itu barangkali sebagai satu-satunya jalan keluar masalah yang ada di pelabuhan Padangbai Bali bisa kita perjuangkan dari bawah. Artinya masalah ombak pantai yang ada di Padangbai kita angkat untuk mencari solusinya mengingat kondisi itu sangat berpengaruh pada kegiatan sandar kapal yang berdampak bongkar muat terganggu.
“Kita akan beraudensi dengan Dewan kalau perlu bahkan dengan eksekutifnya terus kita bangun ke pusat di DPP maupun ke Kementerian,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor KSOP Kelas III Lembar, Capt. M. Hermawan, MM. MMar saat menjadi salah satu tamu dalam Musyawarah Cabang dan Daerah Gapasdap Lembar membenarkan, permasalahan yang dihadapi para operator kapal Ferry penyeberangan Lembar – Padangbai terjadi antrian yang disebabkan karena pengaruh geografisnya besar dengan adanya masalah ombak pantai, juga masalah kondisi Dermaga pelabuhan yang hanya ada dua di Padangbai bahkan salah satunya sedang bermasalah akan memperparah keadaan.
“Antrian itu terjadi 8 bahkan sampai 10 jam sehingga akan sangat berdampak pada psikologis penumpang karena jenuh akibat lama mengapung-apung menunggu antrian bongkar di dermaga Padangbai,” terangnya.
Bahkan dalam penggunaan demikian, lanjut Hermawan, BBM kapal juga akan dapat berpengaruh pada kondisi keselamatan kapal bila sampai terjadi kehabisan yang dipicu akibat lamanya mengapung-apung karena keluar dari perhitungan pemakaian pelayaran.
“Saya gambarkan itu, karena kejadian seperti itu pernah terjadi pada salah satu kapal Roro KM Mutiara Sentosa yang kehabisan BBM akibat kondisi geografis di Utara Karangjamuang Surabaya,” tandasnya. (RG/ruu)
