titikomapost.com, SURAABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang tertuang di SK Mendagri Nomor 135.32-263/2022, mengambil sumpah Fattah Jasin sebagai Wakil Bupati Pamekasan di sisa waktu jabatan 2018 -2023 yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (30/5/2022) malam.
“Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya, sebagai Wakil Bupati Pamekasan dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan, siap menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan sesungguhnya serta berbakti kepada masyarakat, Nusa dan Bangsa”.
Turut hadir Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak dan sejumlah pejabat dari Pemprov Jatim juga pejabat dari Pamekasan, termasuk Baddrut Tamam, Bupati Pamekasan.
“Bahwa sumpah yang saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat,” kata Gubernur Jatim Khofifah, membacakan uraian pembacaan sumpah jabatan.
Gubernur Khofifah juga mengingatkan bahwa pembacaan sumpah jabatan tersebut selain di dengar oleh dirinya sendiri dan para undangan yang hadir lainnya, sumpah tersebut juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
“Karena Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran,” cetus Gubernur Khofifah.
Mantan Menteri Sosial itu menambahkan sumpah tentunya diucapkan dengan penuh tanggungjawab dan kesadaran serta sungguh-sungguh.
Sementara, Wabup Pamekasan Fattah Jasin mengatakan, kinerja yang akan menjadi fokusnya tidak jauh dari visi dan misi bupati. Namun pada intinya, penguatan pada sektor pendidikan, kesehatan hingga ekonomi kerakyatan (UMKM) akan terus menjadi fokus utama.
“Pak bupati, dalam RKPJ dan RPJM salah satunya adalah mencetak wirausaha dalam kurun waktu 5 tahun, kurang lebih Rp 10 ribu. Setiap tahun sesuai dengan kemampuan APBD itu sekitar 1000 hingga 2000,” tutur Fattah.
Mantan Kadishub Jatim itu juga menyadari, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur 50 persennya ditopang oleh UMKM. Sehingga, menjaga hingga melahirkan pengusaha-pengusaha kecil itu menjadi tugas penting di Kabupaten Pamekasan.
“Kita tahu pertumbuhan ekonomi di atas 50 persen adalah didukung oleh sektor UMKM. Maka, APBD untuk menunjang pertumbuhan ekonomi tidak akan meninggalkan program yang terkait dengan UMKM,” tandasnya. (die/in/jn)
