TITIKOMAPOST.COM, SURABAYA – Pengusaha galangan kapal yang tergabung dalam Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Jatim berharap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maritim bisa hadir guna mendorong pertumbuhan industri maritim Jawa Timur.
Dorongan mewujudkan KEK agar hadir di Jatim dibahas pula dalam acara Halal Bi Halal Idul Fitri 2025 seluruh anggota IPERINDO Jatim yang juga dihadiri Ketua Umum DPP Iperindo, Anita Puji Utami dan Direktur Direktur Imatap Kementerian Perindustrian, Mahardi Tunggul Wicaksono serta Prof. Buana Makruf Dewan Pembina DPC IPERINDO Jatim terkemas dalam sebuah Talk Show di Surabaya, Kamis (17/4) 2025).
Dia mengatakan bahwa kawasan tersebut bisa mendorong pertumbuhan industri hingga tiga kali lipat.
Ketua Umum DPP Ikatan Perusahaan Industri Kapal Dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Anita Puji Utami mengatakan, keinginan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maritim untuk industri perkapalan sebenarnya itu bukan bahasan baru. Wacana tersebut sudah pernah dilontarkan oleh Bupati Lamongan periode 2000-2010 Masfuk. Namun, wacana tersebut tak kunjung terealisir sampai kepemimpinannya berakhir.
“Selama ini industri perkapalan di tanah air masih mendapatkan perlakuan berbeda dibanding industri maritim lain seperti pelayaran. Karena itu, kami mendorong agar pengurus di Jawa Timur (Jatim) bisa kembali mengusulkan KEK Maritim di sini,” katanya.
Anita, menegaskan bahwa dukungan pemerintah sangat dibutuhkan agar industri perkapalan nasional dapat tumbuh dan berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen. Bahkan, kawasan tersebut bisa mendorong pertumbuhan industri hingga tiga kali lipat.
“Saat ini, kebijakan fiskal dan nonfiskal yang ada belum cukup untuk membuat industri perkapalan nasional mandiri dan kompetitif. Kami menginginkan insentif pembebasan PPN (pajak pertambahan nilai) sebagaimana yang sudah diberikan kepada industri pelayaran,” akunya.
Lanjut Anita, harus ada relaksasi dari pemerintah dengan memberi kemurahan biaya biaya guna merangsang pelayaran lebih banyak membangun kapal di dalam negeri. Menurutnya galangan kapal baik yang biasa digunakan untuk perbaikan maupun produksi kapal baru belum mencapai potensi. Meskipun, pelaku pelayaran menyebut biaya dok bisa mencapai 15-20 persen operasional.
“Dari Rp 5 miliar yang disebut terserap untuk reparasi. Yang masuk ke galangan paling hanya Rp 1 miliar,” jelasnya.
Menurut Anita yang juga Direktur Utama Galangan ASSI itu, Jawa Timur menjadi lokasi yang cocok KEK karena kontribusi dari 136 perusahaan galangan yang terdaftar di Iperindo, 28 berada di Jawa Timur setelah Batam.
“Secara SDM, banyak sekali ahli las yang dari Jawa. Sehingga, KEK Maritim di Jawa Timur sangat masuk akal,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPC Iperindo Jawa Timur Zacharias Santoso menjelaskan, KEK bisa dirancang di garis pantai antara Lamongan hingga Gresik. Bahkan, dia mengatakan garis pantai di Bangkalan, Madura, juga bisa ditambahkan dalam rencana tersebut.
Sebab, banyak sekali fasilitas pendukung industri galangan yang berada di daerah-daerah tersebut. Dia yakin bahwa usulannya sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperbanyak jumlah KEK di Indonesia.
“Dengan KEK, kami bisa memberdayakan putra daerah. Kan galangan ini sebenarnya industri padat karya,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Imatap Mahardi menanggapi, pihaknya sebagai regulator mendukung penuh usulan dari Iperindo. Menurutnya, di tengah kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian pelaku industri pasti membutuhkan kebijakan yang pro pertumbuhan. KEK nantinya bakal memberikan daya saing terhadap pelaku industri lokal. Sehingga, mereka masih bisa menarik perusahaan pelayaran untuk melakukan reparasi di galangan tanah air. Atau bahkan, memproduksi kapal di Indonesia.
“Kami harus memikirkan insentif apa yang kira-kira diperlukan oleh pelaku industri kemaritiman,” pungkasnya. (RG)
