KEPALA KSOP PONTIANAK PILIH BUNGKAM
TITIKOMAPOST.COM, PONTIANAK – Isu pungli yang menyeret bidang SHSK atau Status Hukum dan Sertifikasi Kapal kantor KSOP Kelas I Pontianak terkesan membuat kelucuan alis ngeles atau mengaburkan kabar tak sedap itu. Pasalnya, dugaan pungli diluar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas perngurusan sertifikasi kapal-kapal besi dibelokkan ke persoalan pengurusan kapal kayu yang digunakan nelayan yang nyata-nyata memang tanpa ada pungutan PNPB atau gratis.
Keluhan dari beberapa pihak pelayaran atas ulah nakal itu hingga diterima di meja redaksi titikomapost.com. Namun anehnya setelah sempat tayang diedisi sebelumnya, seorang laki-laki yang memperkenalkan diri sebagai Kabid pihak KSOP Pontianak bidang SHSK telah menghubungi redaksi titikomapost.com, dan menyampaikan tanggapan perihal isu tak sedap itu seakan sengaja menghindar dari hal yang terjadi sesungguhnya dengan menyebut bahwa pihaknya telah melayani masyarakat dengan baik sesuai aturan Ditjen Perhubungan Laut. Padahal, keluhan itu seputar pengurusan dokumen kapal-kapal besar atau kapal besi.
“Lucu aja, yang disoal apa yang diungkap apa. Ngeles itu,” ujar salah sumber yang engan disebut namanya.
Baca juga: https://www.titikomapost.com/2025/01/isu-tak-sedap-selimuti-ksop-pontianak/
Menurutnya, pihak KSOP memberi penjelasan atas persoalan isu pungli di bidang SHSK pada sertifikasi kapal-kapal besi dengan sengaja mengalihkan topik persoalan ke kapal nelayan.
“Setahu saya, ya kalau kapal nelayan emang gratis tidak ada PNBP nya,” ucapnya.
“Klarifikasinya dilempar menjadi kapal kayu padahal yang bermasalah PNBP sertifikasi kapal kapal besar kalau kapal nelayan kan gak ada PNBP sekarang tambah jadi karena di backup sama kepala kantor beritanya,” imbuhnya.
Apalagi, kabarnya para agen tidak ada yang berani terang-terangan mau speak up kelakuan oknum KSOP Pontianak karena takut dipersulit segala urusan dokumen kapal.
“Kalau Pas Kecil untuk kapal nelayan mau pungli ya resiko, masyarakat kan sudah tahu dengan sosialisasi yang dilakukan oleh seluruh UPT Ditjen Hubla,” tandasnya
Tapi sayang, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Pontianak, Capt. Dian Wahdiana saat dikonfirmasi melalui phone seluler nomor +62 821-1030-**** sepertinya enggan menanggapi alias bungkam dan terkesan membackup jajarannya. (RG/red)
