Gelar FGD Penetapan Alur Telaga Biru Disnav Tanjung Perak Berharap Dukungan Semua Pihak

140
Gelar FGD Penetapan Alur Telaga Biru Disnav Tanjung Perak Berharap Dukungan Semua Pihak
Pelaksanaan FGD (Focus Group Discussion) rencana penetapan alur masuk Pelabuhan Telaga Biru Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur yang digelar Distrik Navigasi Tanjung Perak di Harris Hotel & Convention, Malang (29/11/2024). 

TITIKOMAPOST.COM, MALANG – Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak menggelar kegiatan FGD (Focus Group Discussion) rencana penetapan alur masuk Pelabuhan Telaga Biru Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa TimurTimur di Harris Hotel & Convention, Malang (29/11/2024).

Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak Bapak Capt. Weku Frederik Karuntu.,MM.,MH dalam menyampaikan sambutan Direktur Kenavigasian bahwa kegiatan ini merupakan bagian dalam mendukung program asta cita Presiden Prabowo Subianto yang sudah ditetapkan undang-undang 66 tahun 2024 tentang pelayaran bahwa kewajiban pemerintah untuk menetapkan koridor, alur, rute dalam pemenuhan standar pelayaran.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan saran, masukkan dan tanggapan dalam rangka penetapan alur pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas, dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya di alur pelayaran Telaga Biru Kabupaten Bangkalan, “ katanya saat membuka acara FGD tersebut.

Gelar FGD Penetapan Alur Telaga Biru Disnav Tanjung Perak Berharap Dukungan Semua Pihak
Gelar FGD Penetapan Alur Telaga Biru Disnav Tanjung Perak Berharap Dukungan Semua Pihak

Dalam FGD ini menghadirkan Narasumber dari Direktorat Kepelabuhanan DJPL, Anggoro, Biro Hukum Kementerian Perhubungan, Yulia Kurniawan, Surveyor Bidang Alur Pelayaran, Habibul Huda dan Narasumber dari Pushidrosal Letkol Laut (P) Dhony Agies dengan metode Diskusi Panel oleh Moderator dari Direktorat Kenavigasian DJPL, Edo Bimawardhana.

Baca Juga  Kapolri Bersama Panglima TNI Tinjau Langsung Kesiapan Layanan Angkutan Laut Pelabuhan Tanjung Perak

Sedang, pelaksanaan Survei sendiri didukung penuh oleh Kantor UPP Kelas III Telaga Biru, baik pelaksanaan survei di darat maupun di laut selama 15 hari. Namun begitu, lanjut Weki, koordinasi lebih intens tukar menukar informasi antar instansi terkait, stakeholders dan Kementerian/lembaga sangat dibutuhkan, sehingga pelaksanaan penetapan alur sampai pelabuhan terkecilpun dapat terlaksana agar para pengguna alur pelayaran khususnya para nelayan merasa aman keluar dan masuk pelabuhan.

“Mohon dukungan dari instansi pemerintah setempat agar pelaksanaan penetapan Alur Pelayaran ini berjalan dengan baik dan lancar karena tujuannya untuk Keselamatan Pelayaran, “ pungkasnya. (RG)

Titikomapost.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE