titikomapost.com, SURABAYA – Karut marut yang sempat mencuat, bahkan hingga kini masih dirasakan oleh banyak pihak terkait keprofesionalan pengelolaan badan usaha pelabuhan (BUP) PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) Probolinggo di mata Komisaris terkesan bagaikan hiasan belaka dalam organisasi bisnis milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu.
Hal itu itu dikatakan, Nyono sebagai Komisaris yang juga Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur bahwa dirinya hanya sebatas pengawas yang memberikan saran maupun masukan terkait BUP DABN. Terkait dengan persoalan yang di tanyakan awak media seputar persoalan di DABN, dirinya menyebut mungkin itu di wilayah direksi, sedang DABN itu holdingnya di PT Petugas Jatim Utama (PJU).
“Jadi terkait itu wilayah direksi, kalau fungsi sebagai pemberi nasehat sudah dilakukan tapi kalau terkait dengan eksekusi itu ranah direksi,” ujar Nyono disela menghadiri acara PT DLU yang digelar di hotel Bumi Surabaya, Jum’at (25/10/2024) malam.
Bila sampai ada upaya restrukturisasi sebagai langkah penyehatan perusahaan daerah itu, lanjut Nyono menyebut bahwa untuk restrukturisasi itu wilayah holding PT PJU, saya sebagai Komisaris itu hanya pengawas sifatnya hanya memberi saran dan masukan.
“Saran dan masukan sudah saya berikan,” tegasnya.
Menurut Nyono, segala sesuatu terkait kegiatan kepelabuhanan, DABN harus koordinasi dengan pihak KSOP sebagai regulator yang membidangi wilayah kegiatan yang ada di pelabuhan dan di laut. Sebagai pejabat yang mempunyai wewenang hal keselamatan pelayaran sehingga koordinasi dengan KSOP tidak bisa diabaikan.
“Apalagi pelabuhan Probolinggo merupakan pelabuhan miliknya pusat, pelabuhan nasional, pelabuhan pengumpul yang dalam ini dikondisikan kepada badan usaha pelabuhan PT DABN,” ingat Nyono yang ditujukan kepada jajaran DABN.
Nyono juga menambahkan, yang menjamin keselamatan pelayaran itu adalah KSOP Probolinggo, sehingga KSOP bisa merapatkan mereka untuk mengatur kegiatannya terkait berapa geng buruh yang dipakai, berapa shif itu semua yang mengatur adalah otoritas pelabuhan dalam hal menjamin kapal itu selamat melakukan proses bongkar muat di pelabuhanpelabuhan DABN.
“Saran kami agar selalu berkoordinasi dengan KSOP Probolinggo. Termasuk masalah tenaga bongkar muat yang di pakai harus punya ijin operasi dari OP Probolinggo untuk berkegiatan bongkar muat,” imbuhnya.
Sementara itu, disisi lain disetiap kesempatan yang berhubungan dengan kegiatan Asosiasi kepelabuhanan, pihak Pemprov Jatim mencari peluang menarik semua pelaku usaha untuk mengembangkan sayap bisnisnya di Probolinggo khususnya di pelabuhan DABN. Dalam hal ini seperti yang dilakukan Kabid Pelayaran Dishub Jawa Timur, Luhur Prihadi ditengah pengusaha Depo Kontainer lantang mengajak pengusaha yang tergabung dalam Asdeki mau bermain di Probolinggo.
“Sudah saatnya Asdeki kembangkan sayap di Probolinggo. Silahkan kami akan mefasilitasinya,” luhur saat menghadiri acara pelantikan pengurus DPW Asdeki Jawa Timur beberapa waktu lalu.
Pihak Asdeki pun menyambut baik, namun semua itu menurut Agung Tresno Sarwono Ketua Asdeki Jatim tergantung pada pihak pelayaran yang menjadi patner pemberi pekerjaan kepada pihaknya.
“Kami dengan pelayaran, Asdeki itu ditunjuk, jadi partnernya pelayaran. Kalau tidak ada pelayaran yang meminta ya kita tidak berani bergerak disana,” ucapnya.
Untuk itu, Luhur mengaku pihaknya sudah sering berkomunikasi dengan INSA, bahkan Ketua INSA Stevens sudah pernah kesana (DABN Probolinggo). Kita terus mendorong operator pelabuhan dalam hal ini DABN lebih keras bekerja agar potensi yang dimiliki ada yang menangkap begitu. Sekarang ini shipping line sudah datang kesana, seperti curah dan general cargo, tapi yang petikemas belum ada.
“Kalau potensi ini tidak ada yang menangkap, kerja keras kita menyiapkan dermaga yang demikian bagus itu tidak optimal muhajir,” ungkapnya.
Luhur menegaskan, yang penting dermaga kami itu sudah sangat siap. Dermaga dengan kedatangan kapal 50.000 ton sangat siap. Dermaga terakhir yang sudah kita bangun kemarin panjangnya sudah 400 meter juga sangat mendukung.
“Kita akui, pelayaran itu kan menggunakan hitungan bisnis yang tidak sepenuhnya bisa dipaksa bila secara bisnis tidak masuk,” pungkasnya. (RG)
