titikomapost.com, SURABAYA – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak menggelar forum Ecoport 2024 yang diikuti badan usaha pelabuhan, operator terminal baik Tersus, TUKS serta perusahaan pengelolah limbah yang selama ini berkegiatan di area pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Emas hingga Balinusra di Hotel Haris Surabaya, Selasa (30/4/2024).
Dalam kegiatan itu, KSOP Tanjung Perak menghadirkan narasumber dari akademisi yaitu Prof. R.O. Saut Gurning Ketua program studi pasca sarjana dan Guru Besar Departemen Teknik Sistem Perkapalan Fakultas Teknik Kelaut, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang diwakili Anisa Sujayanti Ketua Tim Kerja Pengawasan Persetujuan Lingkungan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang juga diikuti UPT Ditjen Perhubungan Laut dibawah koordinator KSOP Tanjung Perak.
“Dengan menghadirkan kedua pihak narasumber, kami berharap seluruh yang hadir tahu regulasi-regulasi yang terkait dengan lingkungan hidup serta materi yang dibawakan oleh akademisi terkait dengan perkembangan terkait ramah lingkungan itu seperti apa baik dengan teknologi ataupun dengan hal yang sederhana yang bisa dilakukan oleh para pelaku usaha di pelabuhan,” tutur Nanang Afandi, Kepala Bidang Lalu Lintas (Kabid Lala) Angkutan Laut, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan mewakili Kepala KSOP Utama Tanjung Perak, Capt. Heru Susanto, Selasa (30/4/2024).
Melalui forum ecoport 2024 ini, lanjut Nanang, KSOP mengajak para pelaku usaha dan masyarakat maritim dapat menjaga keseimbangan antara laju usaha kepelabuhanan dengan lingkungan yang terjaga dari segala macam pencemaran maupun kerusakan akibat kegiatan usaha yang dilakukan.
“Kepelabuhanannya berkembang dan lingkungannya tetap terjaga,” tandasnya.
Dalam pembahasan yang dilakukan dalam forum ecoport 2024 ini tidak hanya membahas terkait Ipal (instalasi pengelolahan air limbah), akan tetapi ada pembahasan tentang emisi karbon yang disampaikan oleh salah satu nara sumber. Nanang juga berharap, dengan mengikuti kegiatan forum ecoport ini, para pelaku usaha melalui wakil masing-masing yang hadir agar pelaku kegiatan usaha taat akan aturan pengelolahan lingkungan seperti apa, tahu terkait regulasi terbaru yang ada hubungannya dengan lingkungan.
“Juga ada hal yang disampaikan terkait terobosan-terobosan untuk menjaga emisi karbon yang bisa diupayakan seperti apa, mungkin paling tidak bisa menjadi wacana dalam membuat perencanaan. Kedepan, itu semua bisa dijadikan ini salah satu acuan para pelaku usaha,” imbuhnya Nanang.
Ditempat yang sama, Prof R.O Saut Gurning mengatakan, pemerintah melalui pemangku kepentingan bisa mendorong lebih baanyak memberikan peran dan target-target kepada komunitas operator pelabuhan, galangan, pelayaran, logistik operator dengan memberikan ruang pada hari ini untuk konteks lingkungan untuk peduli penguatan dekarbonisasi mengurangi CO2 Dengan melihat kondisi alam saat ini, menunjukkan adanya peningkatan emisi karbon yang berpengaruh pada cuaca ekstrim, angin kencang bahkan terjadi diwilayah pantai utara hingga perak, untuk itu kita harus peduli.
“Ini kita bicara udara, limbah segala macam itu juga kan belum beres yang juga membuat kerusakan di wilayah perairan, darat,” ujarnya.
Langkah riil yang harus dilakukan seperti yang disampaikan oleh IMO (International Maritime Organization) semua komunitas pelayaran, pelabuhan, galangan kapal Punya komitmen pribadi untuk melakukan pengurangan emisi gas buang baik dimulai dari bangunannya, aset peralatannya, lingkungannya, bahan bakar yang digunakan, dan masih banyak lagi.
“Yang sederhana saja, dalam lingkungan kita yang dekat dengan memulai dari yang kecil-kecil dari membuat rencana,” ingatnya pada KSOP yang disebutnya sebagai ketua kampung maritim agar melakukan pengawasan lebih.
Senada, Anis Sujayanti yang juga Pengawas Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya mebgatakan, pentingnya ketaatan kegiatan usaha terhadap ketentuan yang berlaku, karena ketaatan ini penting untuk menuju keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup.
Jadi ketika kegiatan usaha ini taat terhadap ketentuan yang berlaku otomatis pengelolahan lingkungannya akan bagus. Jadi resiko pencemaran, resiko pengerusakan lingkungan itu bisa diminimalisir sehingga pengelolahan lingkungan akan terus terjaga,” katanya.
Anis tak memungkiri bahwa kegiatan usaha di lingkungan pelabuhan ada yang sudah taat dan ada juga yang belum taat. Jadi ketika mereka belum taat, kewajiban pemerintah ini akan membina dengan pembinaan yang terus dilakukan dengan mendorong kegiatan usaha untuk taat.
“Kita akan tanya, kesulitannya apa nanti kita akan bantu mengatasi persoalan itu sehingga mereka bisa taat aturan. Bila sudah taat maka kita akan lakukan pengawasan atas ijin yang sudah didapatnya,” ucapnya.
Dalam jangka 5 tahun, setiap tahun kita nilai ketaatannya, dan diakhir tahun guna menotivasi kegiatan usaha, wali kota akan menyerahkan penghargaan kepada 10 kegiatan usaha taat terbaik.
“Itu salah satu upaya pemerintah memotivasi supaya kegiatan usaha ini taat,” terang
“Selama pembinaan dalam lima tahun ini belum memberikan sanksi, masih memberi pembinaan dengan peringatan. Bila sudah lewat pembinaan mereka tidak patuh kita cabut ijin usahanya,” tambah Anis.
Saat disinggung hal yang dinyatakan oleh Prof. Saut Gurning, Nanang menegaskan bahwa selama ini KSOP juga melihat hal terkait keterjagaan lingkungan di lingkungan usaha masing-masing perusahaan yang beroperasi di wilayah kerjanya. Bahkan, dia menyebut juga telah memberikan apresiasi bagi perusahaan yang dapat menciptakan lingkungannya aman dari polusi.
“Melalui KSOP Award, apresiasi yang diberikan kepada perusahaan itu bukti kami konsen mengawasi sejauhmana perusahaan menjaga lingkungannya,” pungkasnya. (RG)
