titikomapost.com, SURABAYA –Ditengah perjuangan panjang para operator kapal Roll On – Roll Off (RORO) dalam mendapatkan penyesuaian tarif angkutan laut yang lebih memadai masih dirasakan hingga saat ini, PT Dharma Lautan Utama (DLU) tetap konsisten menjaga seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki agar dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara profesional. Hal itu tampak dalam apresiasi prestasi yang disematkan pada insan DLU di gelaran “Malam Anugerah Prestasi 2022” di Hotel Bumi Surabaya yang merupakan bukti keseriusan perusahaan pelayaran angkutan massal itu dalam memberi layanan yang prima dan terbaik kepada masyarakat setelah dua tahun istirahat pada masa pandemi Covid 19.
Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama (DLU) Erwin H Poejono, SE mengatakan, kami telah melayani masyarakat dengan layanan prima dan jaringan rute pelayaran yang mendukung konektivitas maritim, namun sayangnya, tarif yang berlaku hingga saat ini adalah masih tetap tarif ekonomi yaitu sebesar Rp 575,00/pax.mil.
“Bahwa tarif ekonomi yang saat ini berlaku, baik untuk Angkutan Laut maupun Angkutan Penyeberangan, masih tertinggal jauh dibandingkan dengan biaya pokok yang telah dihitung oleh pemerintah,” ungkap Erwin dalam sambutanya pada pembukaan Malam Anugerah Prestasi 2022 di Hotel Bumi Surabaya, Jum’at (2/9/2022).
Menurut Erwin, tarif ini menjadi referensi tarif ekonomi nasional dan juga diterapkan pada PT PELNI sebagai BUMN dimana perusahaan tersebut sudah menerima modal kapal yang diberikan oleh pemerintah, dan juga sekaligus menerima Public Service Obligation (PSO) dengan nilai subsidi 2x lipat dari tarif oleh pemerintah. Sedangkan, kami perusahaan swasta yang harus melakukan investasi kapal sendiri dan tidak mendapatkan PSO dari pemerintah dalam operasionalnya.
“Dengan kondisi penumpang angkutan laut yang sebagian besar merupakan golongan pendapatan menengah–bawah, yang bersifat elastis terhadap perubahan harga, maka kami mengalami kesulitan untuk menerapkan tarif lebih tinggi dibandingkan dengan tarif PT PELNI,” jelasnya.
Oleh karena itu, Erwin berharap ada respon positif yang serius dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, untuk memperhatikan beberapa hal yang disampaikannya dihadapan Dirjen Pehubungan Laut yang hadir dalam acara itu, yaitu:
- Adanya insentif dari pemerintah terhadap sektor keuangan, seperti perpajakan dan juga PNBP. Dimana, tarif PNBP untuk sektor transportasi laut pernah mengalami kenaikan sebesar 1000% beberapa tahun yang lalu.
- Seharusnya untuk sektor angkutan laut mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dibandingkan sektor yang lain. Sedang Menteri Perhubungan RI mampu membebaskan biaya PNBP untuk transportasi udara.
- Pemberian subsidi BBM yang lebih besar untuk sektor transportasi laut. Karena fungsi angkutan laut tidak hanya menjadi sarana angkut saja, tetapi juga merangkap sebagai infrastruktur (jembatan) di negara maritim.
- Selain itu, pemerintah agar jumlah kuota BBM yang disalurkan tidak dibatasi. Karena akan menganggu kelancaran pelayanan dan membahayakan keselamatan pelayaran jika kapal membawa BBM dalam jumlah terbatas.
- Agar ada perhatian dari pemerintah terhadap infrasruktur pelabuhan, yaitu untuk saat ini banyak alur masuk pelabuhan yang mengalami pendangkalan, seperti pelabuhan Pontianak, Ketapang Kalbar, Kumai, Sampit karena hal ini bisa membahayakan keselamatan pelayaran dengan terjadinya keausan badan kapal dibawah garis air, dan juga kebocoran, kapal kandas dll.
- Adanya bantuan subsidi pengadaan alat-alat keselamatan dari pemerintah, karena pada dasarnya keselamatan pelayaran menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UU. Pelayaran no 17/2008.
- Hal lain yang tak kalah penting adalah adanya Pembatasan Berat & Dimensi Kendaraan Truk yang diangkut oleh Kapal Penyeberangan yang tentu sangat berpengaruh terhadap konstruksi kapal dan membahayakan keselamatan.
“Dengan melihat kondisi di atas, jika beberapa hal tersebut dapat direalisasikan oleh pemerintah, hal ini paling tidak akan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih baik, dan tidak ada diskriminasi,” tegas Erwin.
Selama ini kami dituntut untuk tetap bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Kami bekerja keras dengan merumuskan strategi dalam menjalankan roda perusahaan, dimana salah satunya adalah dengan memberikan motivasi dan penghargaan kepada karyawan. Untuk Pencapaian Layanan Prima dan Cerdas (Prime and Smart Services) kepada masyarakat. Kami juga memberikan layanan terbaik, bahkan melebihi harapan pelanggan melalui SDM yang kompeten, professional, dan berkarakter.
“Agar pemerintahan yang telah memiliki program penguatan di sektor maritim, untuk tetap konsisten pada komitmen awal yaitu agar semua kebijakan transportasi diarahkan untuk pertumbuhan dan perkembangan industri maritim, dan bukan sebaliknya,” imbuhnya.
Sementara itu, Dirjen Perhubungan Laut, Ir Arif Toha Tjahjagama DEA sangat mengapresiasi gelaran Apresiasi Prestasi 2022 itu. Diakuinya bahwa PT DLU tetap konsisten bisa menjawab tantangan meski ditengah pandemi Covid-19 ikut serta menumbuhkan perekonomian. Dia menyebut, PT DLU adalah pelayaran yang sangat berpengalaman, salah satu operator terkemuka dibidang RORO kapal ferry yang mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam pergerakan pertumbuhan ekonomi. Dimana, pada semester pertama 2022 tumbuh 5,4 persen yang disumbang oleh sektor transportasi memberikan sumbangsih sangat tinggi, yaitu sebesar 21,7 persen.
“Yang dilakukan DLU pada malam ini cukup baik, patut dicontoh oleh operator kapal lainnya yang memotivasi SDMnya agar lebih bersemangat memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.
Arif Toha mengakui, masih adanya kesenjangan antara Barat dan Timur itu sangat dibutuhkan dukungan peran serta dari kapal Ferry. Untuk itu, hadirnya operator RORO Ferry PT DLU sangat diharapkan senantiasa melakukan inovasi dan mencetak prestasi baru.
“Masih diperlukan dukungan Dharma Lautan untuk meningkatkan konektivitas di seluruh wilayah NKRI,” tandasnya.
Sedang terkait jeritan tarif angkutan laut, Arif Toha mengaku itu akaan menjadi catatan yang akan disampaikan pada Kementerian Perhubungan. Namun begitu, pertimbangan daya beli masyarakat harus tetap diperhatikan.
“Mengenai tarif semua sudah diatur mekanismenya, dan yang sekarang sudah cukup bisa diterima masyarakat serta cukup bisa mencover kebutuhan dari perusahaan. Saya pikir harus tetap memperhatikan daya beli masyarakat juga ya,” terang Arif Toha.
Ditempat yang sama, Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan RI, Dr. Umar Aris, SH, MM menyebut PT DLU sangat complay terhadap aturan yang ada, meski harus beradapan dengan bengitu banyaknya sertifikat yang harus dipenuhi kapal mengacu pada IMO.
“Kalau soal kenyamanan bukan saya puji, wajar kalau PT Dharma Lautan Utama diapresiasi. Bukan hanya bersih, saya masih terbayang senyum pramugari kapalnya. Sedang senyum di kapal lain agak jarang kurang ketemu,” pungkasnya. (RG)
