titikomapost.com, GRESIK – Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Indonesia Maspion (PIM) hadirkan jasa Pemanduan dan Penundaan di Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) perairan Kelas I Tanjung Perak, Selat Madura setelah mengantongi pelimpahan yang diberikan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) KP-DJPL no. 347 Tahun 2022 yang disampaikan kepada pihak pelayaran lewat acara ‘Sosialisasi Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal APBS PT Pelabuhan Indonesia Maspion’ yang digelar di Hotel Sapta Nawa Gresik, Kamis (22/9/2022).
Marianus Oei, Direktur PT Pelabuhan Indonesia Maspion (PIM) memberikan pemaparan sekillas kepada Asosiasi perusahaan pelayaran dan perwakilan perusahaan sekitar 100 orang yang dihadiri pula Kabid Keselamatan Berlayar, Capt. Miftakhul Huda mewakili Syahbandar Tanjung Perak, Kabid Lala Nanang Afandi mewakili Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak, Dwi staf VTS mewakili Kepala Navigasi Surabaya, dan Kepala KSOP Gresik, Capt. Roni Fahmi tentang rencana pelaksanaan pemanduan dan penundaan PT PIM yang akan dimulai pada tanggal 01 Oktober 2022 mendatang.
“BUP PT PIM menerima pelimpahan untuk mengadakan pemanduan dan penundaan di alur APBS dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan sejak tanggal 6 April 2022 lalu,” katanya disela acara sosialisasi.
Marianus menyebut, hadirnya PT PIM membuka layanan pemanduan dan penundaan di alur pelayaran wajib pandu APBS merupakan semangat baru dari Maspion Group di bidang kepelabuhanan dengan berinovasi menunjang sektor bisnis maritim yang saat ini sudah digeluti melalui PT Siam Maspion Terminal (SMT).
“Ruhnya, kita melihat masih ada gap-gap improvement yang bisa kita lakukan dengan melakukan pemanduan dan penundaan sendiri, sehingga harapannya waktu tunggu dan penyandaran cepat, lebih lancar, dan aman, serta kita bisa sediakan biaya yang lebih kompetitif untuk pengguna jasa,” jelasnya.
Secara keseluruhan, lanjut Marianus yang juga Direktur Siam Maspion Terminal menambahkan, kita sebagai pelayanan secara umum, pelayanan yang kita berikan secara profesional. Jadi tidak juga mendahulukan kepentingan kegiatan di internal Maspion sendiri tapi sesuai dengan jadwal yang ada kita layani.
“Ijin itu kami terima untuk alur APBS secara keseluruhan, tapi pada saat ini kita fokus di tempat kita (lingkungan Terminal Maspion,” red) dan sekitarnya,” tandas Marianus.
Untuk sementara, potensi pergerakan kapal saat ini yang ada, diakui Marianus sekitar mencapai 70 an pergerakan kapal yang ada di SMT perbulannya. Untuk itu, bila kegiatan itu juga ditambahkan dengan yang ada di TUKs (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) tentu akan menjadi jumlah yang menadahi.
“Untuk pergerakan kapal di Terkinal kita adalah 70 kapal perbulan, sedang TUKs yang lain diharapkan 50 kapal itu sudah bagus,” imbuhnya.
Dengan didukung 2 armada kapal tunda yang memiliki engine 2500 HP per unitnya, dan 6 orang Pandu serta motor pilot, BUP PIM yakin bisa mewarnai pelayanan pemanduan dan penundaan khususnya di pelabuhan Gresik yang dikelolah Maspion.
“Kita juga akan mengikuti demant yang ada, jika ada permintaan maka akan kita lakukan penambahan baik SDM maupun sarpras yang dibutuhkan kita akan sediakan,” ujar Marianus.
Ditempat yang sama, Kabid Keselamatan Berlayar Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Capt. Miftakhul Hadi menyambut baik kehadiran pemanduan dan penundaan yang dilakukan BUP PT Pelabuhan Indonesia Maspion, Dia menyebut itu akan memberikan warna tersendiri dalam layanan pemanduan dan penundaan, dimana selama ini hanya dilakukan oleh PT Pelindo (Persero), namum dengan hadirnya PT PIM nantinya akan tercipta persaingan yang sehat yang ujung-ujungnya memberikan peningkatan pelayanan pemanduan yang akhirnya akan memberi efek positif pada keselamatan dan keamanan pelayaran kapal di alur pelayaran APBS.
“Diharapkan dengan adanya pelimpahan kedua ini, setelah pelindo akan lebih meningkat lagi. Baik peningkatan pelayanan yang di Pelindo maupun PIM. Supaya daya saing ini makin sehat, mana yang lebih baik,” sebutnya.
Miftakhul juga mengingatkan PT PIM agar segera menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan seperti sarpras, sdm, menejemen, dan sistem operasional sesuai dengan apa yang telah ditentukan.
“Terkait dengan sispro pemanduan, kami di Surabaya sedang melakukan revisi, itu juga harus diikuti ketika kita melakukan jasa dermaga dan pelayanan penundaan kapal ini,” tegasnya.
Senada, Kabid Lalulintas Laut Kantor Otoritas Pelabuhan, Nanang Afandi menegaskan sesuai PM 57 Tahun 2015, sejatinya pelayanan pemanduan dan penundaan kapal itu kewajiban pemerintah melalui Otoritas Pelabuhan, KSOP, dan UPP yang ada. Namun demikian ketika pemerintah belum melaksanakan maka BUP yang sudah memenuhi syarat dan mendapat ijin dari menteri bisa melaksanakan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal.
“Alhamdulillah, PT PIM sudah mendapatkan ijin dari Menteri Perhubungan dengan SK Dirjen Hubla no 347 tahun 2022. Makanya pada hari ini PIM melakukan sosialisasi kepada perusahaan pelayaran semua. Mudah-mudahan bisa tersampaikan terkait bisnis prosesnya, sistem pelayanannya,” tuturnya.
Selain itu, Nanang juga mengingatkan bahwa sistem pelayanan yang ada di BUP PT PIM bisa terkoneksi dengan sistem inaportnet seperti yang selama ini berjalan. Karena sesuai dengan Impres 5 tahun 2020 harapannya semua bidang pelayanan kepelabuhanan itu bisa terintegrasi.
Saat ini sudah terintegrasi inaportnet dengan TCnya Bea Cukai, Simcard Plusnya KKP, dan juga dengan Imigrasi.
“Maka sayaharapkan juga PIM mempunyai layanan yang berbasis digital dan terintegrasi dengan inaportnet yang saat ini ada di pelabuhan,” pesan Nanang.
Sementara itu, Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Gresik, Capt. Roni Fahmi menjelaskan, secara administrasi, teknis telah memenuhi syarat sehingga kami merekomendasi untuk kegiatan layanan pemanduan dan penundaan yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia Maspion untuk pekabuhan Gresik.
“Adanya BUP penyelenggara pemanduan sudah barang tentu ada persaingan, tentu yang sehat. Silahkan bapak-bapak memilih layanan mana yang terbaik,” ucap Capt. Roni memberikan pilihan kepada para pengguna jasa yang hadir dalam acara sosialisasi.
Untuk memberikan pelayanan yang maksimal, capt. Roni menyebut bahwa BUP PT PIM melengkapi hal-hal yang kurang karena pelayanan itu terintegrasi di dalam sebuah aplikasi sehingga perlu secepat mungkin disiapkan.
“Kami harapkan BUP PT Pelabuhan Indonesia Maspion dapat melaksanakan regulasi-regulasi yang telah ditetapkan di dalam PM 57 tahun 2015 menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan,” Capt. Roni mengingatkan pihak PT. PIM.
Guna untuk menampung masukan sebagai bahan evaluasi KSOP Gresik, pihaknya akan membuka kota saran yang dapat digunakan para pengguna jasa selama menggunakan layanan yang diberikan okeh PT PIM.
“Kami juga membuka kesempatan saran-saran dari pengguna jasa selama itu baik untuk peningkatan layanan tentu akan kami sampaikan kepada pihak PT Pelabuhan Indonesia Maspion,” seru Capt. Roni.
Sedang disinggung progress rencana pembangunan pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia Maspion sudah dalam taraf sejauhmana, Marianus memberi gambaran bahwa semua hampir selesai juga, konsesi, daraf sudah kita sampaikan minggu kemarin dan minggu depan direncanakan pembahasan draf.
“Sediannya kita lakukan ground breaking pada 11 Oktober. Kita masih komunikasikan dengan pihak Dubai Ports World karena Sultanya direncakan akan hadir sehingga kita harus menyesuaikan dengan jadwalnya mereka. Masih tentatif lah,” Pungkasnya. (RG)
