titikomapost.com, SURABAYA – Guna menunjang keselamatan pelayaran bagi kapal yang melintas keluar-masuk pelabuhan setiap daerah khususnya di Jawa Timur dibutuhkan kepastian alur yang memadai. Untuk itu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq Direktorat Kenavigasian menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) sebagai salah satu tahapan penetapan khususnya Alur Pelayaran Pelabuhan Kalbut Situbondo dan Alur Pelayaran Pekabuhan Boom Banyuwangi.
Kegiatan yang diikuti instansi terkait, yaitu TNI-AL, KSOP Banyuwangi, KSOP Panarukan, Pangkalan PLP Tanjung Perak, Dishub Jawa Timur, PT. Pelindo Property Indonesia, dan stakeholder serta jajaran Disnav Surabaya itu dilaksanakan di Hotel Aston Sidoarjo, Kamis (15/9/2022).
Tohir Kepala Distrik Navigasi Kelas I Surabaya kepada media menyampaikan, penetapan alur ini adalah pelaksanaan dari PM. No. 129/2016 yang merupakan suatu kewajiban bagi seluruh UPT Pelabuhan untuk di tetapkan alur pelayarannya. Dari 26 lokasi di Jawa Timur, hingga tahun ini sudah ada 10 alur yang menjadi perhatian dan pengawasan Distrik Navigasi (Disnav) Surabaya.
“6 lokasi alur pelayaran sudah ditetapkan, 2 dalam proses penetapan oleh Pergubungan Laut, dan 2 yang sedang kita seminarkan dalam FGD pada hari ini,” ungkap Tohir disela FGD di Hotel Aston Sidoarjo, Kamis (15/9/2022).
Tohir mengaku, untuk selanjutnya masih16 lokasi lagi yang ada di Jatim akan segera dilakukan penetapan. Dari pengerjaan itu rata-rata setahun 2 lokasi, dan diharapkan sebisa mungkin lebih cepat lagi penetapan alur sehingga 26 lokasi itu tuntas ditetapkan.
“Karena penetapan alur ini sangat penting buat pengguna jasa yang melakukan kegiatan yang ada di Pelabuhan demi keselamatan pelayaran, seperti di Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Gresik yang sudah di tetapkan,” jelas Tohir yang pernah menjabat Syahbandar Tanjung Perak itu.
“Nanti kalau sudah di tetapkan alur masuk, baru di buat perambuan. Sehingga, menjamin keselamatan bagi lalu lintas kapal,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Ison Hendrasto Kasubdit Alur dan Pelintasan Direktorat Kenavigasian Ditjen Hubla nengatakan, secara nasional, kalau kita mengacu
pada Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Nasional di KP. 432 tahun 2017 sebanyak 636 Pelabuhan dimana yang akan di tetapkan Alurnya. Sedangkan untuk saat ini baru kita bisa mencapai 127 lokasi.
“Sehingga diharapkan adanya percepatan-percepatan agar alurnya bisa ditetapkan oleh pak Menteri Perhubungan,” ujarnya.
Setelah FGD ini, bila semuanya sepakat tidak ada kendala dalam rencana penetapan alur yang kemudian Disnnav menyampaikan Drafnya kepada Direktorat kenavigasian lalu kita evaluasi dan finalisasi lalu di kirim ke biro Hukum untuk penetapan.
“Paling bisa setiap tahun 25 alur yang ditetapkan dari target yang diharapkan 50 lokasi yang ada,” tandas Ison.
Sementaara itu, Heri Suryono Kabid Operasional Disnav Kelas I Surabaya, disinggung terkaait perlunya Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) menambahkan, bagi alur yang sudah ditetapkan, untuk pemasangan SBNP tidak semuanya jadi tanggung jawab pemerintah, akan, untuk alur Tersus dan TUKS hal itu kewajiban yang bersangkutan itu sendiri.
“Kita hanya memberikan rekomendasi untuk SBNP titik nya ada dimana, maka ada istilah SBNP DJBL dan SBNP non DJBL,” katanya.
“Sedangkan SBNP Tersus tetap dilakukan perawatan mereka sendiri,” tambahnya.
Dalam teknis pemasanganya, lanjut Heri, navigasi sifatnya membantu karena kita punya peralatan. Cuma, Heri mengingatkan, setiap ada SBNP rusak mereka punya kewajiban melaporkan kepada Distrik Navigasi. Sehingga harus di perbaiki bilamana ada kerusakan, karena menyangkut keselamatan pelayaran.
“Tetapi secara berkala ada jika pelampung suar seharunya setiap 3 bulan sekali dirawat termasuk pencahayaan dan monitoring BNSP Non DJBL,” pungkasnya. (RG)
