titikomapost.com, SURABAYA – Penetapan Pilot Boarding Ground (PBG) atau titik naik-turunya Pandu yang telah ditetapkan dalam (SOP) Pemanduan menjadi sebuah persoalan tersendiri. Pasalnya, dalam peraktik di lapangan dalam musim tertentu titik PBG pada Bouy 2 – Bouy 3 Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) terabaikan dengan lebih memilih pos Karang Jamuang menjadi pemberhentian Pandu dengan pertimbangan masalah resiko keamanan jiwa yang sangat besar.
Anehnya, persoalan itu diamini semua pihak, baik penggunajasa dan Pandu maupun regulator yang terkesan SOP Pemanduan abu-abu. Hal itu diakui pihak Pelindo sebagai pelaksana pemanduan yang mengatakan bahwa pertimbangan Pandu melakukan perubahan titik naik-turun karena faktor resikonya sangat tinggi tatkala lakukan pemanduan yang berhadapan dengan cuaca ekstrim berombak besar.
“Kejadian Pandu tidak bisa turun di PBG itu pernah terjadi waktu lalu tatkala melayani kapal pesiar yang pada akhirnya Pandu dibawa sampai ke Pelabuhan Semarang. Begitu juga hal yang sama pernah juga Pandu dibawa sampai ke Singapura,” ujar Manager Regional Pelayanan Kapal Sub Regional Jawa PT Pelabuhan Indonesia, Capt. Hermani, Rabu (24/8/2022).
Pada prinsipnya, kami juga tidak ingin keluar dari SOP pemanduan yang ada, namun kondisi cuaca yang tidak memungkinkan bila aktifitas Pandu harus dilakukan di titik PBG sesuai SOP. Sebab kami tidak mau ambil resiko terhadap jiwa Pandu itu sendiri mengingat kondisinya benar-benar tidak mungkin.
“Justru kami berharap ada peninjauan kembali titik PBGnya sebab kalau tidak maka akan terjadi semacam ini. Bila ada kepastian, maka kami pun tidak akan dipandang kurang professional dengan tak patuh,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Hernadi Tri Cahyanto saat ditemui disela FGD, tatkala ditanyakan perihal titik PBG pemanduan mengatakan, kami akan melihat sejauhmana hal tersebut saat disampaikan dalam pembahasa FGD ini untuk mencari jalan keluar yang terbaik sehingga SOP dapat berjalan dengan semestinya.
“Saya ingin SOP ini nantinya lebih lentur, bisa mengatasi segala macam perubahan. Kalau tidak, setiap dua tahun akan harus berupaya dilakukan revisi,” katanya.
Menurut Hernadi, kalua saya melihat, titik naik turun Pandu atau Pilot Boarding Ground (PBG) itu harus berada pada suatu titik yang benar-benar aman. Sehingga dengan kondisi dilapangan yang dirasa kurang bersahabat karena faktor cuaca maka harus ditinjau lagi penetapan titik itu. Dia mengaku kalau penentuan titik itu bukan menjadi kewenangannya. Untuk itu melalui FGD ini bisa dapat memberi banyak masukan.
“Makanya melalui FGD ini dijaring masukan-masukan yang kemudian ditampung. Kan setelah FGD ini masih ada rapat-rapat lagi, yang mana semakin banyak masukan dari penggunajasa melalui FGD akan dapat menjadi pertimbangan dalam menyempurnakan SOP Pemanduan kedepannya,” jelasnya.
Penetapan titik Pilot Boarding Ground (PBG) itu, lanjut Hernadi, kalau tidak salah penetapannya sudah disebutkan di dalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP), coba kita lihat lagi. Kalau itu harus dirubah artinya RIP juga harus dirubah, dan itu menjadi suatu yang sulit.
“Kalau saya merubah titiknya ya salah juga, karena sudah disebut di RIP. Saya butuh masukan melalui FGD ini, apa saja yang menjadi kekurangan SOP terdahulu. Tidak banyak sebenarnya, Cuma karena ada perubahan aturan dan segalamacamnya, ini harus dilihat lagi,” ujar Hernadi.
Sebelumnya, Hernadi menyebut, pada tahun 2018 dilakukan pembahasan sebagai evaluasi SOP Pemanduan, kali ini mengawali kembali di tahun 2022 dilakukan FGD SOP Pemanduan. Meski melalui FGD pada kali ini tidak langsung dapat menghasilkan perubahan pada SOP hal-hal yang mendasar, yaitu masalah titik naik-turunya Pandu tatkala melakukan pelayanan pemanduan, Hernadi berharap melalui FGD ini akan dapat menelorkan perubahan poin pada SOP khususnya masalah titik naik-turun Pandu.
“Saya berharap pada tahun ini ada revisi pada SOP itu. Tapi ini baru awal untuk melihat Kembali setelah 2018 sampai 2022 ini apa saja yang dialami temen-temen semua (penggunajasa),” pungkasnya. (RG)
