titikomapost.com, SURABAYA –Pemerintah daerah Kota Surabaya tak main-main terhadap warganya yang nakal alias tidak mengindahkan kewajiban menjalankan protokol kesehatan (Prokes) terlebih dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kartu Tanda Penduduk (KTP) terancam diblokir setelah pemiliknya terbukti melakukan pelanggaran prokes.
”Nomor KTP mereka akan diblokir karena terbukti tidak patuh terhadap PPKM yang diberlakukan di Surabaya,” kata Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana kepada wartawan, Selasa, (26/1/2021).
Ancaman pemblokiran tersebut dilakukan setelah dari hasil evaluasi Satgas Covid-19 Kota Surabaya, atas penindakan pelanggar pada operasi yustisi prokes terdapat ribuan warga yang tidak patuh.
”Dalam evaluasi itu, masih terdapat ribuan orang melanggar protokol kesehatan, khususnya 3M. Selama PPKM, lebih dari seribu orang ditindak dan terancam pemblokiran KTP,” keluh Whisnu.
Sejak awal penerapan PPKM, sekitar 1.500-1.600 pelanggar telah diamankan. KTP yang diblokir akan menyulitkan pemiliknya dalam mengurus administrasi di Pemerintah Kota Surabaya.
”Karena itu, mereka harus patuh,” tegasnya.
Menurut Whisnu mayoritas pelanggaran terjadi di warung kopi (warkop) di dekat perkampungan. Tak pakai masker adalah pelanggaran paling banyak dilakukan warga.
”Biasanya (pelanggaran) kerumunan dan tidak pakai masker, rata di kampung. Warung kopi di kampung gudangnya kena razia di situ. Warkop yang di ujung gang, biasanya paling banyak kita razia,” jelasnya.
Whisnu menilai, kepatuhan di pasar tradisional sejauh ini mulai ada peningkatan disiplin. Operasi patuh prokes juga gencar dilakukan di pasar tradisional.
Ia berharap agar masyarakat Surabaya bisa lebih tertib lagi protokol kesehatan. Seperti menjauhi kerumunan, memakai masker saat keluar rumah, dan mencuci tangan sesering mungkin.
”Meskipun dekat, biasanya di kampung-kampung itu belanja ke situ saja kok pakai masker. Yang terjaring rata-rata seperti itu. Evaluasi kita tetap itu,” katanya. (afr/mec)
