SURABAYA – Upaya Kementerian Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) lewat program Tol Laut sebagai upaya mendorong kelancaran pendistribusian hasil pertanian dan hasil bumi dari daerah Merauke Papua menuju pulau Jawa mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Hal itu terbukti dari pengapalan beras yang sebelumnya mampu 16 TEUs kontainer saat ini tembus diangka 19 TEUs yang bongkar di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Staf Khusus Menteri Perhubungan (Menhub) Bidang Keamanan Kemaritiman, Mayjen TNI Mar (Purn) Buyung Lalana, SE serta Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Kementerian Perhubungan, Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc menyebut, tumbuhnya barang pangan khususnya beras dari Merauke bisa menembus pasar di Jawa melalui Surabaya merupakan kerja keras yang pemerintah lakukan melalui Kementerian Perhubungan berupaya mendorong hasil pangan itu bisa diterima konsumen di wilayah Barat Indonesia dengan menggugah para pengusaha yang ada sehingga hasil panen yang melimpah di Merauke dapat terdistribusi ke wilayah lain.
“Keberhasilan daerah Merauke menjadi lumbung pangan perlu mendapat dukungan untuk pendistribusiannya ke wilayah Jawa sehingga pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengambil langkah lewat program Tol Laut yang ada berupaya menfasilitasi pengapalan hingga bisa menembus konsumen yang ada di Jawa berkolaborasi dengan berbagai pihak,” tuturnya melalui Kasubdit Angkutan Laut Khusus dan Jasa terkait Ditlala Ditjen Hubla, Capt. Bharto Ari Raharjo, M.Si yang di damping Willem Thobias Fofid, S.SiT, M.Pi Pengadministrasi dataTenaga Kerja Bongkar Muat disela melihat kegiatan bongkar kapal Tol Laut KM Logistik Nusantara 2 di Terminal Jamrud Selatan Pelabuhan Tanjung Perak, Jum’at (11/12/2020).
Bharto juga menyebut, pada trip pengapalan kali ini memang mengalami kenaikan hingga 19 TEUs kontainer dari sebelumnya di minggu kedua bulan lalu. Kami berharap, kedepan makin meningkat supaya sumber daya yang ada di Merauke terexplore.
“Untuk itu, tetap akan kita lakukan langkah strategis untuk mendorong muatan balik kapal Tol Laut itu semakin meningkat,” ucapnya.
Khusunya Merauke ini, lanjut Bharto, pemerintah ingin mendorong agar bisa seperti daerah lain yang sudah berjalan dengan baik pendistribusian barang melalui Tol Laut seperti, daerah Maluku Utara, Morotai, Sulawesi bahkan sudah baik, dan yang akan dikuatkan juga itu di wilayah Nusa Tenggara.
“Nanti juga di wilayah lain Papua selain Merauke akan dilakukan penguatan dengan mendorong muatan balik kapal Tol Laut ada supaya bisa menggerakkan roda perekonomian yang ada di wilayah Indonesia Timur tidak saja sebagai daerah konsumtif tapi juga bisa produktif untuk mengeluarkan hasil buminya,” paparnya
Sedang upaya untuk menumbuhkan muatan balik kapal Tol Laut itu sendiri, Kementerian Perhubungan melalui Ditlala Ditjen Hubla melakukan cara dengan mempertemukan antara pihak-pihak yang bisa mengkonsolidasikan muatan-muatan oleh beberapa perusahaan baik yang ada di Merauke dengan yang ada di Jawa khususnya melalui Provinsi Jawa Timur.
“Konseni yang ada di Merauke kita pertemukan dengan yang ada di sini (Jawa.red) supaya bisa memasarkan hasil bumi itu. Kedepan kita juga berusaha melalui exhibition dalam rangka mempertemukan itu akan digelar,” katanya.
Terkait layanan tarif pengapalan itu sendiri, di Tol Laut juga telah dikembangkan Si Tol Laut yang mentransformasikan sistem-sistem yang ada di e-commerce public supaya bisa dipergunakan di dalam ekosistem logistik yang ada di Tol Laut ini. Memang harga batas atas batas bawah belum ditentukan oleh perhubungan, namun dengan Si Tol Laut itu masyarakat akan mengawasi hal tersebut dengan memilih yang kompetitif untuk dipercaya dalam pengapalan setiap barangnya tapi pemerintah masih tetap bisa mengontrol dalam transaksi yang ada.
“Jadi konseni itu bisa dipermudah memilih suplayer mana yang kualitasnya bagus, harganya kompetitif untuk di pakai serta juga bisa menentukan shipper atau jasa pengurusan transportasi mana yang servicenya bagus,” jelas Bharto.
Ketika disinggung target capaian yang diharapkan pada tahun 2021 nanti, Bharto menjelaskan bahwa bukan berapa banyak kenaikannya yang dikejar sebab Kementerian Perhubungan tidak berorientasi keuntungan seperti dalam perdagangan tapi hanya sifatnya mendorong melalui Tol Laut distribusi barang maupun muatan balik dari wilayah Timur Indonesia dapat juga diterima pasar di Jawa. Namun, Ditlala Ditjen Hubla mempunyai target perbaikan-perbaikan, seperti :
1. Dari sisi trayek kita akan melaksanakan percontohan hub and spoke dalam rangka efisiensi dan efektivitas trayek yang dilaksanakan yang mana juga telah di support oleh Pelindo III;
2. Melibatkan peran swasta untuk terlibat di Tol Laut dalam sisi titip pengangkutan muatan dimana mereka sudah mempunyai trayek pelayaran di wilayah tang dimaksud;
3. Kita mencoba memperbaiki sistem bongkar muat dengan memastikan kelayakan peralatannya supaya kegiatannya lancar;
4. Kita juga akan melakukan penjadwalan pelayaran kapal yang baik karena akan sangat berpengaruh dengan efek domino yang akan ditimbulkan apabila ada keterlambatan sandarnya kapal Tol Laut;
5. Digitalisasi untuk mempermudah layanan Tol Laut baik dari sisi regulator, operator, dan sisi pengguna jasa serta menbuat semuanya transparan;
6. Dilakukan juga kolaborasi dari semua kementrian dan lembaga karena Tol Laut ini tidak dapat berjalan hanya dari satu kementerian saja tapi semua lembaga dan kementerian maupun pemerintah daerah itu sangat berperan;
“Bagaimana muatan balik itu bisa lebih banyak lagi sehingga roda perekonomian yang ada di wilayah timur tidak lagi terjerat tapi dapat bergerak tumbuh tidak hanya konsumtif dari wilayah Jawa,” tandas Bharto.
Sementara bentuk dukungan yang telah dilakukan oleh Pelindo III terhadap mendorong Tol Laut agar dapat maksimal bergerak khusunya di wilayah Indonesia Timur, Senior Manager PT Pelindo III (Persero), Rizki Kurniawan mengatakan, pelindo III mencoba kolaborasi dengan perhubungan bagaimana bisa memberikan satu pola logistik yang baik. Pelindo III melihat cukup menarik dengan pola hub and spoke yang dicanangkan kementerian perhubungan sehingga dengan memiliki pelabuhan-pelabuhan yang sudah besar bisa dijadikan sebagai bentuk hub yang nantinya spokenya itu bisa dioptimalisasi oleh perhubungan untuk dijadikan sasaran dicercer sebagai daerah terpencil, dan tertinggal.
“Hal itu lah yang akhirnya menjadi sebuah angka logistik yang cukup efisien. Apa yang telah dilakukan oleh Perhubungan itu, kami melihat pekerjaan yang mulia dengan mengurus transportasi hingga marketnya ppantaslah kalau kita memberi dukungan penuh,” ujarnya.
Rizki melihat, apa yang telah dilakukan perhubungan dengan tidak menatikan jalur komersial adalah hal bijak bahkan dengan melakukan joint slot pemuatan dengan mensubsidi biaya kontainer yang dimuat kapal niaga.
“Dengan mengoptimalkan jalur komersial sebagai pendukung kegiatan tol laut, hal itu menjadi suatu kolaborasi yang cukup menarik dengan melibatkan BUMN, swasta untuk menopang kegiatan pemerintah. Swasta tidak merasa jadi kompetitor tapi malah membantu,” ucap Rizki.
Bahkan, untuk petikemas Tol Laut Pelindo III telah memberikan pressing yang berbeda dari yang lain sehingga harga yang kita berikan adalah sangat cukup menarik dan cukup fantastis.
“Ini adalah benar-benar program kita buat kolaborasi pemerinta dibantu swasta dan BUMN untuk program tol laut,”
Rizki menambahkan, saat ini yang Pelindo III lakukan sebagai contoh adalah pelabuhan Kupang dulu sebagai hub untuk mendujung daerah-daerah sekitarnya mulai dari Sabu, Rote, Larantuka dan lainnya. Jika perhubungan akan mengembangkan daerah lain kita siap mendukung.
“Sambil dilakukan evaluasi produktivitas dan kekuatan alat yang kita miliki termasuk kekuatan fasilitas yang dijadikan hub,” pungkasnya. (RG)
