SURABAYA – PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional Jawa Timur yakinkan Kementerian Perhubungan bahwa sangat mendukung program Tol Laut yang digeber pemerintahan Jokowi. Hal itu disampaikan CEO PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional Jawa Timur, Capt. Onny Djayus saat bersama-sama dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) menggelar acara diskusi membahas tentang Hub dan Spoke Tol Laut di Provinsi NTT diselenggarakan di Ruang VIP Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara Surabaya, Rabu (18/11/2020).
Dalam sambutannya saat membuka acara, Onny Djayus, CEO PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional Jawa Timur menyatakan antusiasnya bahwa Kebijakan Integrasi Logistik melalui Tol Laut di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya akan dapat tetap berjalan lancar.
“Bahwa pihak pelindo III sangat mendukung program Tol Laut tersebut agar kapal-kapal yang melakukan aktivitas di Tanjung Perak dipastikan dapat berjalan dengan baik dalam melakukan bongkar muat,” katanya.
Demikian pula di pelabuhan regional lainnya di wilayah kerja PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) seperti di Pelabuhan Tenau-Kupang yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pelindo telah menjadikan pelabuhan tersebut hub tol laut.
“Saya mencontohkan tatkala pihak PBM tidak bekerja sehingga untuk tidak menghambat kegiatan bongkar muat kapal maka pegawai yang ada di Pelindo membantu untuk lakukan pekerjaan mereka. Itu bentuk keseriusan kita mendukung program Tol laut,” akunya.
Begitu juga terkait produksi pangan yang dibawa kapal Tol Laut, lnajut Onny, bahwa pihaknya telah dikumpulkan oleh Direktur Operasi PT Pelindo III untuk membantu memasarkannya. Bahkan, secara keseluruhan pelabuhan yang ada di wilayah Pelindo III seperti pelabuhan Kupang sudah menjadi hub kegiatan tol laut.
“Itu artinya pelindo untuk negeri membantu saudara-saudara kita yang ada di wilayah Timur,” tandas Onny.
Sedangkan Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Arif Toha menyatakan, bahwa agenda kegiatan Sosialisasi dan diskusi ini diselenggarakan sebagai tanggung jawab Dirjen Perhubungan Laut untuk memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan barang di laut untuk tahun anggaran 2020.
“Tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah agar seluruh peserta rapat dapat memberikan sumbang saran bagi perbaikan Kebijakan Tol Laut untuk kedepannya. Juga agar seluruh peserta rapat dapat mengetahui permasalahan aktual yang sedang terjadi dalam layanan Angkutan Logistik Barang dan Kontainer melalui Kapal Laut termasuk komoditi apa saja yang sedang menjadi primadona perdagangan di wilayah Indonesia,” terangnya.
Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Hubla yang diberi mandat untuk melaksanakan program Tol Laut tentu berharap melalui forum diskusi dapat meningkatkan kerjasama di bidang pengelolaan Jaringan Logistik Angkutan Barang dan Kontainer yang diangkut melalui layanan Kapal Tol Laut di seluruh wilayah pelabuhan yang menjadi trayek pelayaran kapal-kapal tersebut.
Dalaam acara diskusi tersebut dihadiri Staf Khusus Menteri Perhubungan (Menhub) Bidang Keamanan Kemaritiman, Mayjen TNI Mar (Purn) Buyung Lalana, SE dan Kasubdit Angkutan Laut Khusus dan Jasa terkait, Capt. Bharto Ari Raharjo, M.Si serta diikuti sekitar 30 (tiga puluh) orang peserta rapat yang merupakan perwakilan dari berbagai instansi dan institusi terkait seperti PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional Jawa Timur, Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kepala Distrik Navigasi Klas I Tanjung Perak Surabaya, PT. PELNI (Persero), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya, Dinas Peternakan Kota Surabaya, Perum Bulog Kota Surabaya, CV. Piala Mas dan CV. Mitra Utama. (RG)
