SURABAYA – Kondisi industri angkutan penyeberangan belakangan semakin memprihatinkan, belum lagi dampak pandemi Covid-19 yang menyumbang keterpurukan. Sepanjang dalam sejarah penyeberangan baru tahun ini kita tidak ada angkutan lebaran sehingga sangat berdampak dengan adanya kebijakan pemerintah atas larangan mudik secara nasional.
Menyoal situasi ini, Direktur Utama (Dirut) PT Dharma Lautan Utama (PT DLU), Erwin Poedjono tak menampik hal tersebut. Diakui, kondisi ini kian diperparah dengan tidak adanya ‘diskon’ terhadap beberapa kebijakan yang menyertai operasional angkutan penyeberangan.
“Seharusnya ada relaksasi yang diberikan pemerintah melalui beberapa kebijakan yang bisa meringankan beban operasional angkutan penyeberangan,” tandas Erwin.
Menurutnya, beban operasional angkutan penyeberangan, saat ini terpaku pada penyaluran baban bakar yang masih cenderung mematok harga selangit. Padahal, menyusul anjloknya harga minyak dunia, seharusnya diikuti suplai bahan bakar dengan harga yang disesuaikan kondisi keekonomiannya.
“Harusnya harga (BBM, red) juga turun. Tapi ternyata tidak. Karena, kebutuhan kami adalah bahan bakar industri, bukan bahan bakar konsumsi, khususnya solar,” katanya.
Sebenarnya, lanjut Erwin, masalah angkutan penyeberangan tidak hanya terbebani pada urusan bahan bakar, meski hal tersebut masih menjadi komponen penting yang menyumbang cost terbesar dari transportasi. Meski belum bisa mengkompensasi penurunan pendapatan secara keseluruhan, namun penurunan BBM akan dapat membantu operasional kapal.
“Setidaknya, bisa menjadi transfusi untuk membuat kami sedikit bernapas,” sambung Khoiri Utomo, selaku Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap).
Pada kesempatan tersebut, Khoiri menandaskan, relaksasi di sektor industri, seharusnya juga menyasar perusahaan pelayaran, utamanya moda transportasi laut angkutan penyeberangan. Namun realisasinya, peruntukan relaksasi tersebut masih terfokus pada industri manufaktur dan pariwisata.
“Padahal, industri transportasi adalah yang palng terdampak, apalagi dalam situasi dan kondisi karena wabah Covid-19 yang tidak menentu ini. Akibatnya, terjadi pengurangan antara 30-40 persen,” ingat Khoiri.
Ia juga menyentil beberapa ganjalan perusahaan pelayaran dalam pengembangan operasional kapal, seperti, tingginya biaya-biaya pelabuhan yang seharusnya diturunkan. Sekaligus penghapusan biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP), termasuk di antaranya tax holiday yang semestinya dibebaskan dari pajak.
“Karena, pajak yang dikenakan kepada perusahaan pelayaran adalah pajak final. Pajak ini dihitung dari pendapatan, bukan dari keuntungan. Sehingga, ketika perusahaan merugi, tetap dikenakan pajak tersebut,” sambung Bambang Haryo Soekartono.
Selaku Dewan Penasehat PT DLU dan Ketua Transportasi Jawa Timur, Bambang Haryo mengatakan, transportasi laut merupakan moda yang tak sekadar sebagai angkutan orang dan barang. Melainkan bagian dari pembangunan infrastruktur. Alasannya, selain memiliki keunikan, moda transportasi laut ini sangat berbeda dengan angkutan lainnya.
“Tidak bisa disamakan. Karena, moda transportasi laut, apalagi angkutan penyeberangan memiliki beban tanggung jawab yang tinggi dibanding sarana transportasi sejenis,” kata BHS, sapaan akrabnya.
Moda ini, lanjut BHS, sangat strategis sebagai penunjang distribusi orang dan barang di seluruh kepulauan nusantara. Karenanya, transportasi laut yang berbeda dengan transportasi darat ini tidak boleh terputus perannya. “Maka dari itu tidak boleh terganggu. Ibarat jembatan, jika ada yang mengganggu lintasannya, gangguan itu yang mestinya disingkirkan. Bukan jembatannya yang diputus,” tuturnya.
Menyinggung peran PT DLU dalam pencegahan wabah Coronavirus Disease (Covid-19), Bambang menandaskan, perusahaan pelayaran swasta nasional ini jauh lebih melakukan protek membantu pemerintah memerangi pandemi. PT DLU telah menyiapkan diri dalam menghadapi Covid-19, seperti memastikan penguatan sumber daya manusia (SDM) harus sehat dan tersuplai asupan multivitaminnya.
“Pertama adalah kru kapal wajib periksa rutin. Karena, SDM harus sehat dan multivitamin C dan E tetap terjaga, termasuk keberadaan kantor, kami jaga kebersihannya,” urai Bambang.
Ia juga mengungkapkan, mulai kantor pusat hingga seluruh cabang bisa dipastikan SDM-nya tidak ada yang terinfeksi Covid-19. Dari sisi kapal, kru dan penumpang diberi jamu Covid-19 yang terdiri dari minuman racikan jahe, kunir dan sirih, sekaligus penyediaan 500 pasang APD.
“Kalau untuk peristiwa di KM Kirana III, dari 7 kru, 4 di antaranya dinyatakan sembuh. Sedangkan, 3 tinggal menunggu hasil swab,” tuturnya.
Demi menjaga keberlangsungan upaya pencegahan Covid-19 tetap terkendali, manajemen PT DLU telah mengeluarkan aturan. Kebijakan untuk tidak meliburkan kru tersebut dibuat agar kesehatan keluarga tetap terlindungi dari infeksi virus Corona. “Sudah sejak seminggu lalu kami terapkan,” katanya. (RG/MS/red)
