SURABAYA – Sepakat tiga belas institusi di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya mendeklarasikan Komitmen Bersama Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha mengatakan, deklarasi bersama tersebut merupakan salah satu kegiatan strategis Pemerintah khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sekaligus sebagai bentuk komitmen terbuka dalam membangun Zona Integritas sehingga masyarakat akan mengetahui dan ikut memantau Pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan secara bersama-sama.
“ketiga belas institusi Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak yang telah melakukan deklarasi pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 1Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini tentunya telah memiliki tata kelola organisasi yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipatif, pengukuran kinerja individu, dan efektif dalam memberikan pelayanan informasi publik” katanya disela pelaksanaan deklarasi yang juga disaksikan wakil Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nadjamuddin Mountong, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Herda Helmijaya selaku koordinator Harian Sekretaris Nasional Stranas Pencegahan Korupsi KPK di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara (GSN) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kamis (11/7/2019).
Lebih jauh Arif Toha menjelaskan, kegiatan pembangunan zona integritas di lingkungan Ditjen Hubla merupakan bentuk implementasi dari amanat Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
“Zona Integritas sendiri merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” terang Arif Toha.
Sedang, ketiga belas Institusi Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak tersebut, antara lain Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya, Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, KPP Bea Cukai Tanjung Perak, Stasiun Metereologi Maritim Tanjung Perak II Surabaya, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya II, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Perak, Dir Pol Airud Polda Jatim dan PT. Pelindo III (persero) Regional Jawa Timur.
Kegiatan semacam ini, menurut Arif Toha menambahkan, merupakan kesinambungan dari deklarasi secara Nasional yang diawali dari kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 2 Mei 2019 kemudian dilanjutkan dengan pencanangan deklarasi zona integritas menuju WBK dan WBBM di kawasan Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Makassar. Dia juga mengakui bahwa upaya membangun unit kerja pelayanan yang berpredikat WBK/WBBM tentunya bukanlah hal yang mudah, karena setiap institusi dari mulai pimpinan beserta jajarannya harus dipastikan sudah melakukan berbagai perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis, dan berkelanjutan.
“Selain perbaikan di lingkungan internal tersebut, unit kerja pelayanan WBK/WBBM juga harus didukung dengan hasil survei eksternal kepada masyarakat yang dilayani terhadap persepsi korupsi dan persepsi kualitas pelayanan publik yang baik,” uajar Arif Toha.
Untuk itu, Sesditjen Hubla Arif Toha meminta agar setelah dilakukan pencanangan deklarasi zona integritas menuju WBK dan WBBM di Pelabuhan Tanjung Perak, semua institusi yang terkait dapat mulai membangun secara bersama-sama dalam meningkatkan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan pelayanan publik.
Disamping itu, hal penting lain yang harus diperhatikan adalah perlunya perubahan pola pikir (mindset) dan perilaku kerja bagi pimpinan dan jajaran institusi yang telah mendeklarasikan sebagai zona integritas menuju WBK dan WBBM.
“Semua institusi dimulai dari pimpinan dan staf harus berperan aktif mencegah dan memberantas korupsi dan tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Tumbuhkan sikap untuk tidak meminta atau menerima pemberian serta bersikap jujur, transparan, objektif, dan akuntabel, dalam melaksanakan tugas sehingga tercipta budaya kerja berintegritas dan budaya melayani,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, M. Dahri mengatakan bahwa dengan deklarasi zona integrasi ini dapat menjadi motivasi dan penyemangat untuk melaksanakan pemberantasan korupsi. reformasi birokrasi dan pelayanan publik di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak secara bersama-sama.
“Seluruh institusi dan stakeholder di Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak secara bersama-sama telah berkomitmen untuk mewujudkan Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak yang “Beraksi” yaitu kawasan yang berani, jujur, amanah dan tidak korupsi,” pungkas Dahri. (RG)
