SURABAYA – Keluarga besar IPERINDO Cabang Jawa Timur rapatkan barisan bahas persoalan yang membelenggunya dalam ruang gerak industri galangan kapal yang dikemas dalam Diskusi Masalah Lingkungan dan Limbah Industri sekaligus ajang Halal Bihalal anggota dan mitra kerja yang diselenggarakan di salah satu Hotel Di Surabaya, Rabu (26/6/2019).
Ketua Ikatan Perusahaan Industri Kapal Dan Lepas Pantai (IPERINDO) Cabang Jawa Timur, Momon Hermono mengaku, persoalan yang dihadapi ibdustri galangan selalu berhadapan dengan hukum bila salah mengelolah limbah yang telah dihasilkan, sehingga Iperindo harus dijombatani pemerintah karena kerjanya padat karya yang mempertaruhkan banyak pekerja.
“Kami membutuhkan keseriusan pemeritah khususnya Provinsi Jawa Timur agar kami bisa eksis dan menjadikan pusat industri maritim di Indonesia,” ujarnya disela acara diskusi dan halal bihala IPERINDO, Rabu (26/6/2019).
Harus diingat, lanjut Momon, di jawa timur ini industri galangan itu cukup besar menyumbang pendapatan daerah melalui sektor pajak. Untuk itu, pantaslah kalau persoalan yang dihadapi perusahaan galangan itu mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
“Rata-rata kapal yang docking bisa menghabiskan 500 juta satu kapal. Kalau pajaknya 10 persennya harus dibayarkan pajak kan cukup besar. Kalau 30 kapal dari galangan yang ada sudah berapa. Belum yang di daerah lain di Jatim,” terangnya.
“Belum lagi perusahaan subkontraktor pekerjaan kapal tersebut,” imbuhnya.
Kami akan bersurat kepada Gubenur Jatim terkait dua hal baik persoalan limbah industri yang di hasilkan maupun sempitnya akses jalan di wilayah Lamongan sehingga menyebabkan calon pelanggan enggan untuk lakukan docking kapalnya dengan alasan kemacetan yang memakan waktu menuju galangan.
“Padahal cukup besar keberadaan galangan yang ada di sana, jauhnya tidak jadi soal bagi mereka (pelaggan.red) tapi kemacetan yang jadi masalahnya. Bayangkan 3 jam baru sampai galangan dari Surabaya makanya orang enggan,” keluh Momon.
Sehingga, lanjut Momon, kita memandang perlu berkeluh kesah kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait persoalan yang membelenggu perusahaan Galangan Jatim.
“Wadul (mengadu.jawa.red) ke Gubenur berharap ada perhatian. Kehadiran instalasi limbah yang direncanakan pemprov Jatim di daerah Dawarbalandong Mojokerto itu akan menjadi solusi bila segera hadir,” harapnya.
Mirisnya lagi, kebutuhan air bersih guna pelaksanaan proses engerjaan dan perawatan kapal di Lamongan belum tersedia sehingga harus beli dengan menggunakan tanki. Persoalan itu semua harusnya diperhatikan, bagaimana Jawa Timur bisa menjadi pusat industri maritim kalau pemerintah tidak care.
“Bertahun-tahun PDAM belum ada di sepanjang tempat perusahaan Galangan di Lamongan dan harusnya itu juga menjadi perhatian,” ucap Momon.
Sementara itu, Penasehat IPERINDO Jawa Timur, Prof . Dr. Suparto Wijoyo, SH. Hum mengatakan, Sejauh ini industri galangan kapal belum mendapatkan fasilitasi negara sebagaimana mestinya di dalam visi sebagai negara maritim, untuk itu agenda hari ini Iperindo menyatukan dan meneguhkan komitmen bersama, yang pertama bahwa negara itu harus hadir dan memperhatika dengan membuat kebijakan terkait industri perkapalan. Dan yang kedua, negara juga harus hadir dengan menyediakan fasilitas instalasi limbah industri termasuk industri galangan kapal.
“Tidak akan bisa industri oeekapalan dapat berkembang dengan baik kalau harus mendaparkan problematikan hukum. Termasuk urusan di bidang limbahnya,” katanya.
Menurut Suparto, sudah saatnya pemprov Jatim mempercepat realisasi pembangunan instalasi pengelolahan limbah yang sudah tahap peletakan batu pertama oleh Gubenur terdahulu di Dawarblandong Mojokerto. Bila itu ada maka seluruh industri akan dapat layanan dari negara dari pengelolahan limbahnya yang notabene akan mendatangkan income.
“Harusnya sinergisitas semua pihak dilakukan demi mendukung industri kapal sebagai negara negara maritim,” tandasnya.
Suparto sebagai pakar lingkungan melihat, kalau pemda tidak hadir itu bagian dari kelengahan negara karena banyak investor akan masuk didunia pengelolahan limbah.
“Kalau negara bisa hadir itu lebih baik untuk. Seoerti dalam Nawa Bhakti stya ke 8 harmoni dengan alam yang diharap Gubenur Jatim komitmen dengan industri kapal dengan menyediakan instalasi limbah,” pungkasnya. (RG)
