SURABAYA – Keluarga Besar Rakyat Surabaya (KBRS) hadir ditengah-tengah keragaman kepentingan yang tak jarang masyarakat menjadi korbannya, untuk itu, KBRS ada sebagai mitra kritis pemerintah dalam mempertemukan dua kepentingan antara Pemerintah dan warga Surabaya. Hal itu, diungkapkan Kepala KBRS, Nasir saat ditemui awak media, Senin (6/5/2019) tengah malam.
Menurut Nasir, sebagai salah satu rumah aspirasi masyarakat sebagaimana rumah itu menjadi wadah alternatif ketika kita melihat realitas yang mana fungsi dewan masih dirasakan kurang bisa memenuhi aspirasi masyarakat dan tidak terwadahi, tidak tersampaikan serta tidak terartikulasi secara baik dan benar. Sehingga tak jarang antara kepentingan masyarakat dengan pemkot terkait dengan penataan kota Surabaya ini tidak ketemu. Yang seringkali melahirkan dan memicu kerugian dari masyarakat.
“Dalam arti, kita ini hanya memberikan jalan dan fasilitas sehingga disana ada warna impowering atau pemberdayaan masyarakat itu terbangun,” katanya.
Nasir mengingatkan, salah satu marwah kota Surabaya itu adalah ‘ Wani ‘. Dimana, dalam sejarah revolusi itu benar-benar lahir dari masyarakat sipil yang mendorong keberanian melakukan perlawanan terhadap penjajah meski dengan senjata seadanya. Itu hanya dimiliki arek-arek Surabaya. Akan tetapi, dalam konteks sekarang, keberanian itu tergilas oleh sebuah kepentingan-kepentingan kapitalisasi. Karena kapitalisasi adalah sebuah ideologi yang tidak akan pernah mati. Jadi KBRS berani betul-betul menjadi aspirasi dan mengembalikan keberanian masyarakat dalam permasalahan secara dengan benar dan baik.
“Dan marwah wani itu sebagai tujuan yang kita pakai dan benar-benar untuk menyampaikan aspirasi. Menjadi wadah alternatif bagi masyarakat Surabaya,” jelasnya.
“Bukan berarti jika masyarakat salah harus berani, tidak begitu. Tapi berani dan duduk pada perkaranya secara benar dan baik,” imbuhnya.
Demikian juga dalam hal kepemimpinan, Nasir berharap, bahwa pemimpin surabaya ke depan mampu menyelaraskan kepentingan pemerintahan dalam menata kota dengan kepentingan sosial budaya dan ekonomi masyarakat kecil yang ada di surabaya.
“Pemimpin kota surabaya ke depan itu tidak hanya pandai menata keindahan kota saja. Tetapi dia harus bisa mengangkat marwah, mempertahankan budaya kota surabaya dan perekonomian sosial dari masyarakat,” tandas Nasir.
Nasir menambahkan, bukan berarti penataan kota surabaya sekarang gagal. Tetapi hasil dari penataan itu seringkali memakan imbas masalah sosial ekonomi dan masyarakat bawah. Sehingga, kami melihat, salah satu kriteria utama adalah pemimpin surabaya kedepan tidak hanya pandai memikirkan persoalan penataan dan tata ruang saja.
“Tetapi dia bisa mempertemukan antara penataan itu dengan kepentingan sosial budaya ekonomi masyarakat bawah. Ini salah satu hal yang penting,” ucapnya.
Untuk itu, dalam langkah ke depan, Nasir menegaskan, KBRS akan melakukan suksesi kepemimpinan dan suksesi dewan. Sejauhmana keduanya benar-benar bisa apa tidak, mengangkat aspirasi bagi masyarakt surabaya, dan kita akan mengantisipasi. Jika keduanya ini tidak bisa mengangkat aspirasi maka otomatis kita akan turun dan akan memberikan pemberdayaan secara tepat tentang bagimana menyalurkan aspirasi. Karena kadang2, pemerintah tidak akan cukup hanya dengan menyampaikan aspirasi. Seperti seringkali ditolak dan hanya di iya kan.
“Karena itu kita harus punya cara. Dengan cara itu kita hadir harus memberdayakan masyarakat,” pungkasnya. (Diea)
