SURABAYA – Semangat UPT Keimigrasian Kemenkumham di jajaran Kanwil Jatim membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) terus dilakukan. Kali ini giliran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak yang melaksanakannya.
Bertempat di Aula Kanim Perak, pendeklarasian tersebut dihadiri oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati, Kadiv Administrasi Haris Sukamto, Kadiv Keimigrasian Zakaria, Kabag Umum Dewi Atmi Listyorini dan para Kepala UPT korwil Surabaya. Dari pihak eksternal hadir Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim Agus Widyarta, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Kejaksaan Negeri Surabaya, Polresta Gresik, Kodim dan Korem Tanjung Perak.
Dalam sambutannya Susy menerangkan bahwa tahun ini Jatim akan menambah lagi UPT yang diusulkan mendapat predikat WBK. Dari penilaian internal sendiri ada dua UPT yang diusulkan menjadi WBBM, dan 11 UPT diusulkan menjadi WBK.
“Namun jumlah ini kemungkinan akan bertambah karena kami baru saja mendapat informasi dari pusat bahwa pengusulan UPT yang meraih predikat WBK bertambah,” katanya, Kamis (18/4/2019).
Diantaranya seluruh Lapas Kelas 1 di Jatim, Lapas Sidoarjo dan Kanim Pamekasan.
Raihan prestasi tersebut, lanjut Susy tentu tidak luput dari pendampingan eksternal. Terutama Ombudsman RI perwakilan Jatim. Sedangkan untuk menambah wawasan terkait dengan WBK juga telah dilakukan study tiru ke Polresta Sidoarjo, Polrestabes Surabaya dan Polresta Gresik. Tentu saja proses menuju WBK ini sangat menguras tenaga. Karena itu Kakanwil meminta kepada seluruh jajaran di Kanim Tanjung Perak untuk berkomitmen melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku demi mendapatkan predikat WBK.
“Saya percaya di bawah pimpinan Pak Romi dan dukungan penuh dari jajarannya maka Kanim Tanjung Perak bisa mendapat WBK,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim Agus Widyarta mengucapkan selamat kepada Kanim Tanjung Perak. Karena itulah seluruh pegawai kini harus bekerja sama demi diraihnya predikat WBK.
“Bapak dan ibu yang menentukan nantinya,” katanya. (RG)
