SURABAYA – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, gelar acara Silahturrahmi bersama Wartawan di Gedung Negara Grahadi Jl. Gubernur Suryo 07, Surabaya, (19/2/19).
Menurut Kepala Biro Humas Protokol Provinsi Jawa Timur, Aris Agung Paweai menjelaskan, acara Silahturrahmi ini merupakan agenda kegiatan guna merangkul semua wartawan tanpa memandang sebelah mata atau membedakan media.
” Alhamdulillah rekan-rekan wartawan Cetak, TV, Online, Radio kami undang via WhatsApps, mohon maaf kepada rekan-rekan mungkin kurang sopan tapi mengingat waktu nya mendadak banget, jadi kita manfaatkan technologi, ” ujarnya di Balkon Gedung Negara Grahadi Pemprov Jatim, Selasa (19/2/2019).
Sementara Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansah mengatakan , ” Open Space ini saya gelar agar kita saling terbuka antar wartawan, kita pemprov Jatim akan merangkul semua wartawan,” tutur Khofifah
” Saya kok tiba tiba fokus ke sungai berantas, terkait popok. Anehnya kok ikan ikan mati mengambang, lah kok ternyata ikan – ikan itu berkelamin ganda, mungkin di media anda ada space untuk mengulas kajian terkait hal ini, mengingat hal ini penting, agar tidak sembarangan buang popok di kali-kali, ini fakta loh makanya perlu perhatian khusus,” tuturnya.
Dalam hal ini kita sudah mengagendakan untuk mengimplementasikan mencari relawan untuk menjaga kali, khususnya kali Berantas, supaya ada penjaga sungai, dan kita pasang CCTV yang bersuara, guna memantau sungai itu.
“ Agar kita tahu kalau ada orang membuang kotoran ke sungai bisa ditegur, bila perlu dicatat plat nomer mobil atau motor,” jelas Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim.
Pada kesempatan itu, salah satu wartawan juga menyampaikan uneg-unegnya menunggu informasi berita kegiatan Gubernur Jatim dari Humas dan Protokol, bahkan media media lain yang tidak masuk dalam group resmi Pemprov Jatim banyak, mohon itu diperbaiki oleh Humas dan Protokol atau staff Pemprov.
“Saya hanya memberikan masukan kepada Humas Pemprov Jatim, agar kedepan bisa lebih terbuka terhadap kami, kalau ada group WhatsApps Admin nya jangan wartawan, Adminnya harus Kepala Humas Protokol atau Staff Humas, sebab wartawan pokja itu tertutup dengan wartawan lainnya,” Kata Ita Jurnalis Kompas.
Kesan adanya gep antara pokja wartawan dengan non pokja diharapkan bisa dijembatani oleh humas. Bahkan Wartawan Pokja terkesan blok-blokan sehingga sedikit banyak akan sangat mempengaruhi kegiatan jurnalistik bagi wartawan luar.
“Jangan sampai informasi pemprov hanya segelintir media yang mendapatkan, ” pungkasnya. (RG/WW)
