SURABAYA – Perusahaan galangan kapal di Indonesia sangat berharap rancangan untuk Peraturan Meteri Perindustrian (Permenperin) tentang pedoman pelaksanaan pemanfaatan skema khusus atas barang dan bahan guna pembangunan kapal bagi industri galangan kapal itu sendiri bisa diterbitkan di tahun 2018, tetapi rasanya kita pesimis. Pasalnya hingga menjelang akhir tahun di bulan Desember ini saja belum terbit, padahal insentif yang dulunya berupa biaya masuk ditanggung pemerintah (BMDP) ini sudah terlanjur dicabut sehingga kita tidak ada dapat bantuan apapun terkait dengan importasi komponen kapal dari pemerintah. Hal ini diakui Wakil Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Anita Puji Utami bahwa itu akan berindikasi terhadap harga jual secara keseluruhan nilai kapal itu sendiri.
“Karena pasti akan lebih mahal tidak bisa bersaing dengan negara lain, karena negara lain sendiri mempunyai kelebihan yaitu, industri komponennya sudah tumbuh dengan baik sedangkan kita tidak ada, malah kita dibatasi dengan biaya impor yang begitu tinggi,” ujarnya kepada titikomapost saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (10/12/2018)
Menurut Anita, seluruh galangan kapal yang ada di Nusantara berharap secepatnya rancangan permenperin pedoman pelaksanaan pemanfaatan sekema khusus bab 98 ini bisa segera terbit sehingga kita bisa memanfaatkan diawal 2019 nanti. Bila tidak segera terbit maka Galangan akan merasakan pembangunan kapal akan ada pembengkakan biaya impor komponen kapal dimana tingkat daya saing komponen kapal ini di dalam negeri semakin lebih tinggi bila dibanding dengan impor kapal secara keseluruhan.
“Karena kenyataan yang ada tidak semua komponen kapal bisa dibangun di dalam negeri itu yang menjadi masalahnya,” jelasnya.
Sedang, keterangan yang kami dapat dari sumber dipemerintahan, lanjut Anita, sampai sekarang ini posisi dari rancangan tersebut sebenarnya sudah selesai namun masih tinggal persetujuannya saja dan posisinya masih berada di biro hukum.
“Kita berharap besar dari kementerian perindustrian di pusat segera untuk dapat membantu mempercepat proses tersebut,” pintanya.
Anita juga mengambarkan, pengaruhnya kebijakkan pemerintah ini terhadap dunia industri galangan itu sendiri saya pikir sangat besar karena, satu memang faktanya kita belum membuat bahan sendiri dan nilai dari biaya masuk importasi barang ini cukup tinggi antara 10-20 persen sehingga cost ini akan membebani nilai dari kapal secara keseluruhan.
“Rata-rata dalam satu kapal, saat ini kita masih impor antara 45 – 65 persen karena tidak semua komponen ada di indonesia,” tandasnya.
Sementara itu, Perempuan yang juga sebagai Direktur Utama PT Adhiluhung Saranasegara Indonesia itu mengatakan, Imperindo sendiri berusaha juga untuk seluruh anggotanya dapat menjadi perusahaan galangan yang bisa hidup dan tumbuh seiring pesatnya perkembangan di dunia maritim dengan beberapa upaya yang dilakukan hingga melakukan study banding ke galangan yang ada di luar negeri. Menurutnya, bahwa dalam beberapa hari lalu, dirinya dan tim bersama kementerian perindustrian melakukan kunjungan ke 4 galangan besar yang ada di Jerman yang berkesempatan untuk melakukan kunjungan terkait dengan penjajakan kerjasama antara galangan kapal di indonesia dengan galangan kapal yang ada di Jerman terkait dengan pengembangan industri kapal dan industri komponen.
Dalam lawatan itu, juga dilakukan pembicaraan tentang sumber daya manusia (SDM) bahwa kita telah bersepakat untuk melakukan rencana kerjasama antara galangan kapal yang ada di Jerman dengan galangan yang ada di Nusantara dengan bentuk kerjasama secara fisik, bisa jadi mereka yang mendapatkan kapal-kapal dari luar negeri ini dikerjasamakan dengan kita dalam bentuk blok atau pabrikasi melakukan pekerjaan di Indonesia untuk bisa di ekspor keluar.
“Kami diterima oleh kedutaan Indonesia dan konjen dimana beliau konsen sekali untuk membantu pengembangan industri galangan kapal di Indonesia baik galangannya maupun komponenya itu sendiri,” terang Anita.
Disamping itu, bentuk kerjasama lainnya adalah vokasi, jadi kita mengirimkan tenaga kita baik itu yang skill dari pelaksana maupun level supervisi maupun manajerial guna untuk mempelajari sistem industri maupun bagaimana cara pembuatan kapal yang paling baik yang ada di Jerman dengan metode pembuatannya di beberapa galangan Jerman.
“Mereka menyambut baik, ada kemungkinan kita dikerjasamakan dimana dari perindustian pusat untuk melakukan berikutnya membuat program kerjasama yang sifatnya vokasi baik itu tenaga skill maupun manajerial,” papar Anita
Anita melihat, sebenarnya berbicara kemampuan membangun kapal dari galangan di Indonesia itu tergolongan mampu tetapi ada plus minusnya dalam hal ini. Bila bicara tenaga kerja, coshnya sangat tinggi sedang di dalam negeri kita bisa meminimalisir tetapi kita juga masih harus banyak belajar terkait dengan masalah kualitas dari beberapa pekerjaan serta deliverynya bila dibandingkan di Eropa, Jepang, galangan di Jerman ini merupakan pioner industri perkapalan sehingga kita berharap meningkatkan pengembangan SDM melalui bentuk kerjasama vokasi baik kita mendatangkan tenaga ahli yang sudak expert dari Jerman ke Indonesia ataukah kita juga akan mengirimkan tenaga-tenaga dari dalam negeri untuk belajar secara langsung ke galangan kapal yang ada di Jerman.
“kelemahan kita bicara budaya kerja, etos, kepedulian, kualitas ini harus kita belajar terus menerus,”akunya.
Dalam kunjungan itu sendiri, Anita mengaku, ada empat galangan yang telah dikunjungi rombongan yaitu, galangan Lussn, Abeking, Rassmusen dan Fassmer yang berada di daerah Bremen Jerman. Dimana itu dilakukan sebagai upaya menjamin sustainable industries atau industri galangan yang dapat keberlanjutan bahkan lestari.
“Selama lima hari kita melakukan kunjungan itu dapat belajar secara langsung dari galangan yang ada di Jerman tentang sisi manajemennya baik perencanaan, sofwer yang digunakan, bagaimana mereka mempertahankan sustaineble industries sehingga mereka bisa bertahan sampai ratusan tahun,” katanya.
Wanita lulusan Institut Sepuluh Nopember Surabaya ini juga mempunyai harapan, industri perkapalan ini bisa bertahan dalam waktu yang lama dalam artian perlu kebijakan-kebijakan pemerintah untuk melindungi keberadaan industri galangan kapal. Tanpa kebijakan pemerintah saya pikir akan susah, Jika kita melirik pada industri galangan yang ada di luar kebijakan pemerintahnya sangat mendukung.
“Selama ini kami rasakan kebijakan pemerintah masih jauh, masih banyak yang harus kita perjuangkan bersama, mulai bagaimana dengan marketnya, bagaimana juga untuk meningkatkan SDMnya maupun bagaimana untuk bisa mendapatkan dana yang memang sesuai dengan suku bunga yang kompetitif dan juga cukup untuk industri maritim seperti galangan kapal di negara luar suku bunga itu bisa didapatkan antara 2 – 3 persen serta industri komponennya juga dikembangkan secara maksimal,” pungkasnya. (RG)
