EKSPEDISI KAPAL LAUT HENDAKNYA JADI PENGGUNA JASA YANG CERDAS
SURABAYA – Jalin silaturahmi dengan warga Surabaya dalam masa reses, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono larut dalam dialog terbuka bersama paguyuban ekspedisi kapal laut di Tanjung Perak, Sabtu (17/11/2018).
Menurut Bambang, sebagai Komisi V dari dewan rakyat yang duduk di Senayan tentu sudah seharusnya dirinya memastikan kondisi yang terkait sektor transportasi dapat berjalan dengan baik, hal ini tak terkecuali juga pelaku bisnis ekspedisi kapal laut.
“Paguyuban ini harus diperkuat lagi menjadi asosiasi yang solid secara otomatis payung hukumnya bisa jelas sehingga hak dan kewajibannya bisa dilindungi,” ujarnya mendorong paguyuban ekspedisi kapal laut Surabaya agar bisa lebih eksis karena peranannya juga membantu pendistribusian berbagai kebutuhan pokok ke daerah di seluruh Nusantara.
Bambang merasa bersyukur atas kedua kalinya selama menjadi wakil rakyat dapat bertatap muka dengan paguyuban ekspedisi meski dengan kesibukan yang begitu padatnya mengingat kegiatan ekspedisi itu tidak mengenal waktu yang hampir 24 jam melakukan aktivitas di pelabuhan.
“Silakan, saya terbuka menerima unek-unek saudara-saudara yang berkaitan dengan seputar bisnis yang ditekuni, selama saya di komisi V ini, telah banyak memahami terkait infrastruktur yang ada di ruang lingkup antaranya perhubungan, pekerjaan umum maupun yang lain. Bahkan sebelum ini, saya sempat juga di komisi VI sehingga banyak tahu sektor riel perekonomian,” terangnya.
Bayangkan, lanjut Bambang, di tahun 2016 lalu telah terjadi ada1400 perusahaan pelayaran dari 2800 yang ada di Indonesia di tutup akibat kerasnya suhu bisnis yang tidak menentu. Bahkan hingga saat ini masih banyak perusahaan sejenis yang mengalami kesulitan.
“Di lintasan penyeberangan Ketapang- Gilimanuk ada 3 perusahaan yang akan dijual,” jelas Bambang.
Ini membuktikan keberpihakan pemerintah disektor laut belum sepenuhnya bisa memberikan cuaca yang sejuk sehingga pelaku usaha dapat tetap eksis.
“Bahkan, kebijakan pemerintah terkesan muspro atau kurang tepat dengan ngeber pembangunan infrastruktur di darat,” cetus wakil rakyat Jawa Timur 1 itu.
Sementara itu, salah satu anggota paguyuban ekspedisi, Petruk Jatmiko dari PT LN Logistik mengeluhkan terkait tarif yang tidak seragam yang diberlakukan operator kapal, dia minta bisa sama semuanya.
Kemudian Bambang menimpalinya, karena kondisi manajemen berbeda-beda sehingga servicesnya juga tentu berbeda. Jika manajemen memberi gaji kepada crew kapal murah maka kita takut keselamatan transportasi akan terancam yang diakibat harga tarif kapal terjadi hancur-hancuran.
“Makanya untuk tarif kapal itu harus ada pada posisi yang saling menguntungkan baik untuk perusahaan maupun pengguna jasa agar dapat berkesinambungan,” paparnya.
Bambang juga mencontohkan, salah satu perusahaan operator kapal penumpang yaitu Jembatan Madura kabarnya juga akan di jual karena perusahaan mengalami kondisi terpuruk dampak kondisi perekonomian saat ini sangat berat secara nasional.
“Sudah ditawarkan bahkan 1.3 triliun namun belum ada yang berminat,” ucapnya.
Disamping itu, menanggapi pertanyaan terkait adanya pihak Asuransi barang yang enggan menerima tatkala pemilik barang akan mengasuransikan, Bambang yang mantan Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama (DLU) minta itu dipastikan secara benar karena tidak mungkin seban asuransi BUMN saja sampai saat ini melayani dengaan baik.
“Perjelas, apa mungkin itu asuransi pinggiran sebab semua kapal yang beroperasi di Indonesia itu mempunyai standarisasi yang sama. Jadi tidak ada alasan asuransi tidak mau mengcover sedang jasa raharja maupun jasa raharja putra, jasindo, tugu siap melayani,” tandasnya.
“Kalau asuransi yang dihubungi untuk ekspedisi menolak untuk melayani bisa hubungi kami untuk ekstra cover barang muatan truk ekspedisi,” imbuh Bambang.
Sedang, Hasan Beno ekspedisi Makassar mengeluhkan besaran dan pelayanan dari Pelindo 3 selaku operator pelabuhan terkait pas gate tronton yang mencapai Rp. 600 ribu dan parkir truk sebesar Rp. 450 ribu bahkan dengan resiko kesulitan mencari parkiran.
“Memang pelindo 3 dinilai agak sewenang-wenang pengenaan tarif. Seperti lahan itu dia naikan 1000 persenan padahal dia mendapatkan hak sewa dari negara tak kurang hanya Rp. 3000 ribuan per meter,” pungkasnya. (RG)
